JAKARTA, KOMPAS.com – Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Jakarta masih di bawah angka nasional, nomor dua terendah di Indonesia. Pada 2022 tercatat sebesar 14,8 persen, sedangkan pada 2023 mencapai 17,6 persen.
Karena itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta menempuh berbagai strategi untuk mempercepat penanganan stunting.
“Kami melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dijalankan secara konvergen, holistik, integratif, serta berkualitas, melalui kerja sama multisektor,” kata Kepala Dinkes Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (5/6/2024).
Intervensi spesifik dilakukan sesuai dengan life cycle, mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, hingga balita. Dinkes Jakarta memberikan perhatian khusus di setiap tahap ini.
Remaja putri, misalnya, diberikan Tablet Tambah Darah (TTD) dan skrining Hemoglobin (Hb) di kelas 7 dan 10. Sedangkan calon pengantin diberikan edukasi kesehatan dan tata laksana masalah.
“Untuk ibu hamil, kami memberikan pelayanan Ultrasonografi (USG) obstetri dasar terbatas dan Antenatal Care (ANC) di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Petugas juga diimbau untuk memberikan perhatian kepada ibu hamil dalam kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK), dengan memberikan TTD dan tambahan asupan gizi selama hamil,” ujar Ani.
Baca juga: Heru Budi Bertemu Menteri Kesehatan, Bahas Masalah Stunting di Jakarta
Untuk anak usia prasekolah, Dinkes Jakarta memantau pertumbuhan dan perkembangan secara langsung, memberikan obat, serta vitamin A.
“Untuk intervensi sensitif, kami berupaya menjalankan program Kelurahan Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS),” ucap Ani.
Sementara itu, khusus untuk balita, Dinkes Jakarta fokus meningkatkan cakupan pemantauan pertumbuhannya. Cara ini ditempuh untuk menemukan masalah gizi sedini mungkin.
“Hal ini dilakukan agar tidak terjadi stunting. Selain itu, ada beberapa upaya yang juga akan dilakukan dengan dukungan anggaran,” tutur Ani.
Selanjutnya, balita akan dilacak pula dalam pemenuhan antropometri di semua Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan memelihara yang sudah ada.
Buat balita yang terindikasi stunting, Dinkes Jakarta melakukan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
“Balita yang weight faltering, underweight, gizi kurang, gizi buruk, dan stunting akan diberikan PMT serta Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK). Untuk menjalankannya, kami juga melibatkan rumah sakit swasta untuk mempercepat akses layanan rujukan balita stunting,” jelas Ani.
Ia menyadari, peran lintas sektor amat penting dalam pencegahan stunting. Terlebih, hal ini juga tertuang dalam Surat Keterangan (SK) Sekretariat Daerah Nomor 59 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting.
Baca juga: Studi: Suplemen Ikan Gabus Efektif Turunkan Angka Stunting
Karena itu, Dinkes bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP); Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos);Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP), serta Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi DKI Jakarta, agar dapat berkontribusi di bidangnya masing-masing.