DEPOK, KOMPAS.com - Empat Aparatur Sipil Negara (ASN) Depok terlihat menghadiri deklarasi dukungan untuk Imam Budi Hartono (IBH) di Sentul, Kabupaten Bogor.
"Kalau dari informasi yang kita dapat dari media ada empat (orang). Satu sudah kita panggil dan yang tiga lagi memang kami belum bisa mengidentifikasi," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Depok Sulastio kepada Kompas.com, Selasa (11/6/2024).
Dugaan pelanggaran netralitas terlihat pertama kali dari sebuah foto bersama yang beredar di media sosial dan menampilkan sekumpulan orang termasuk Wali Kota Mohammad Idris dan Imam Budi.
Agenda deklarasi disebut digelar pada Senin (27/5/2024) oleh Sahabat Idris (SAHID).
Baca juga: Usung Slogan Depok Maju, Berbudaya, Sejahtera, Ini Misi Idris-IBH di Pilkada Depok
"Iya, iya lah (agenda politik). Karena kan di sana juga sudah jelas di situ, IBH hadir, lalu ada statement dalam video itu ada. Memang dukungannya ke (arah) sana," ucap Sulastio.
Aktivitas yang sementara dinilai melanggar prinsip netralitas ASN itu nyatanya tidak dilaporkan secara resmi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Depok.
"Kalau laporannya enggak ada tapi karena itu sudah ada di media sosial juga (maka ditelusuri)," ungkap Sulastio.
Bawaslu menindaklanjuti dugaan pelanggaran justru melalui saluran resmi yang mengumpulkan aduan masyarakat sebagai syarat awal penelusuran.
"Ada (pengaduan), ya biasa ya orang. apa namanya ke WhatsApp pengaduan kita, maupun melalui media sosial, posting berita-berita itu, ada juga sih dan enggak cuma kali ini," tutur Sulastio.
Baca juga: Usung Slogan Depok Maju, Berbudaya, Sejahtera, Ini Misi Idris-IBH di Pilkada Depok
Sementara ini, Bawaslu masih dalam proses mengumpulkan syarat formil selagi menunggu hasil identifikasi tiga nama ASN lainnya yang belum diketahui.
Pihaknya sudah bersurat kepada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) untuk meminta bantuan mencari ketiga identitas ASN lainnya.
"Kita enggak bisa mengenali dari muka karena kan kita enggak punya data ASN, yang punya data ASN itu BKPSDM," jelas Sulastio.
"Nah kita masih menunggu data dari BKPSDM ini, belum kasih nama-nama yang terduga lainnya," tambahnya.
Selagi melengkapi syarat formil, Bawaslu telah memanggil satu dari empat orang ASN yang diduga menghadiri deklarasi dukungan untuk Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono.
"Satu (orang) sudah kita panggil dan yang tiga lagi memang kami belum bisa mengidentifikasi, karena itu tadi, kita enggak bisa mengenali dari muka karena tidak punya data ASN," ungkap Sulastio.