Penutup Jalan Akses ke SMPN 289 Tunggu Jokowi

"Ya, kita masih tunggu pertemuan dengan Pak Jokowi atau utusannya ke sini, nanti sore. Biar masalahnya clear (bersih)," ujar Gubar saat ditemui di rumahnya, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (9/7/2013).

Gubar membantah adanya penghibahan atas tanah yang kini menjadi perdebatan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan dirinya. Menurut Gubar, tanah yang menuju akses SMPN 289 Sukapura merupakan milik seseorang bernama Rapak. Namun, dia menolak memberitahukan secara detail mengenai sosok pria pemilik lahan seluas 2,8 hektar tersebut.

"Selesaikan masalahnya dulu dengan saya. Nanti setelah itu bisa ketemu dengan Pak Rapak," ujar Gubar.

Jika tanah itu dihibahkan, maka Gubar mempertanyakan siapa pihak yang menghibahkan tanah dan kepada siapa tanah tersebut diberikan. Sebab, selama ini tanah tersebut merupakan garapannya sejak 1987, sesuai dengan bukti tertulis yang dimilikinya selama ini.

Saat sekolah itu mulai dibangun pada 2009, Gubar mengaku sudah mengingatkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk segera memberi ganti rugi atas lahan tersebut. Gubar pun menunjukkan surat keterangan dari Lurah Sukapura Ade Himawan, yang menjabat pada tahun 2008. Surat itu menerangkan bahwa Gubar telah mengawasi, menjaga, merawat, dan menggarap tanah di Kampung Sukapura RT 01 RW 05, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, tersebut.

Selain surat keterangan dari Lurah, Gubar juga memperoleh surat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nomor surat 1428/-076.77, yang dilampiri keterangan permintaan agar Gubar diberi kompensasi sebesar 25 persen dari nilai jual obyek pajak tanah setempat.

"Saya minta uang ganti rugi garapan saya Rp 2.250.000.000 karena dari tahun 1987 saya menggarap sampai saat ini," kata Gubar.