Basuki: Kita Dituding Anti-PKL, Itu Salah!

"Orang memersepsikan kita itu seolah-olah anti-PKL. Itu salah. Justru yang menopang ekonomi Jakarta itu UKM dan PKL ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Target Pemprov DKI adalah bagaimana menyingkirkan mereka-mereka yang menghambat laju arus lalu lintas. Setelah dikaji, ternyata sebagian besar yang menghambat adalah PKL.

Tak semua PKL terkena penertiban. Hanya PKL yang berada di jalanlah yang terkena penertiban. Walaupun lapak mereka digusur dan ditertibkan, Pemprov DKI memberikan solusi dengan relokasi, termasuk ke taman-taman yang ada.

"Pernah enggak dalam sejarah kita terpikir taman mau dibuka untuk PKL? Itu cuma Pak Jokowi yang berani ngomong, kan? Terus kita lagi tender DED Monas bawah tanah juga untuk PKL," kata Basuki.

Di samping itu, ia juga menyesalkan pendapat beberapa kalangan yang masih saja mengkritik kebijakan Pemprov DKI untuk tidak memprioritaskan PKL non-KTP DKI. Pria yang akrab disapa Ahok itu pun meminta agar pihak-pihak yang memberi tanggapan dan opini terkait relokasi PKL tidak memberi kesan Pemprov DKI pilih kasih. Sebab, hal itu dapat memicu kesalahpahaman warga terhadap kebijakan Pemprov DKI yang kemudian memperkeruh hubungan keduanya.

Kebijakan mengutamakan PKL KTP DKI untuk direlokasi, menurut dia, telah sesuai dengan Perda tentang Kependudukan. Di dalam perda itu disebutkan, warga di DKI yang berdagang tetapi tidak melapor dalam 24 jam akan diberi sanksi berupa pidana.

Pemprov DKI bahkan, kata dia, sudah berbaik hati menawarkan pengurusan KTP bagi PKL yang belum memilikinya. "Jadi pengamat enggak usah kasih kalimat-kalimat kayak gitu. Rakyat dibodohin dan menjadi provokasi. Seolah-olah Pemprov DKI kejam, yang KTP non-DKI dianaktirikan begitu," kata Basuki.