Lulung Angkat Bicara soal PPP Vs Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com — Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pernah berkonflik bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Abraham Lunggana atau Haji Lulung, akhirnya angkat bicara atas perseteruan antara Fraksi PPP DKI dan Basuki. Lulung membantah apabila aksi walkout fraksi PPP pada sidang paripurna DPRD, Senin (2/9/2013), merupakan kelanjutan konfliknya dengan Basuki.

"Saya tegaskan, ini bukan masalah saya dengan Wagub. Ini masalah kami dengan institusi DPRD," kata Lulung kepada wartawan, Selasa (3/9/2013) malam.

Menurut dia, Fraksi PPP sudah melayangkan surat untuk meminta pimpinan DPRD memanggil Basuki sejak satu bulan lalu. Surat itu juga telah ditembuskan kepada masing-masing fraksi. Lulung menyatakan, tak sedikit fraksi yang sependapat dengan PPP untuk meminta Basuki mengklarifikasi segala pernyataan Basuki yang dianggap kontroversial. Namun, tak sedikit pula yang tidak mendukung langkah Fraksi PPP.

"Kalau teman-teman fraksi lain berpendapat sama, atas nama kebenaran, maka bisa mendukung kami. Tapi kalau tidak, ya kita tidak paksakan, ini kan demokrasi," kata Wakil Ketua DPRD DKI itu.

Tentang ketidakhadirannya dalam sidang paripurna beberapa akhir belakangan ini, Lulung membantah mangkir. Ia menceritakan, selama 12 hari, kondisi badannya sedang sakit sehingga harus dioperasi.

"Saya sempat dirawat 12 hari di RS Sahid Sahirman, silakan cek ke RS apa benar saya dirawat di sana. Saya juga sudah lapor ke Ketua Dewan, saya sakit dan tidak bisa beraktivitas di DPRD," kata calon anggota legislatif DPRD DKI 2014 itu.

Perseteruan Basuki dengan PPP

Aksi walkout Fraksi PPP merupakan aksi kekecewaan fraksi terhadap pimpinan DPRD DKI yang tidak merespons surat pemanggilan Basuki. Surat pemanggilan itu telah dilayangkan sejak satu bulan lalu kepada pimpinan DPRD.

Di dalam surat pemanggilan itu, partai berlambang kabah itu meminta agar pimpinan DPRD memanggil dan meminta Basuki untuk mengklarifikasi segala pernyataannya yang dianggap kontroversial. Ucapan itu terutama yang dianggap telah merendahkan DPRD. Matnoor menjelaskan, dua pernyataan Basuki itu dianggapnya telah melecehkan DPRD.

"Dulu ada beberapa anggota Dewan yang mau mengajukan hak interpelasi, tapi dia (Basuki) malah anggap hanya gaya-gayaan DPRD. Pembentukan pansus, dia bilang supaya anggota DPRD cuma dapat honor," kata Matnoor.

Pada Mei lalu, Basuki memberikan komentar tentang wacana pengajuan hak interpelasi oleh DPRD DKI atas mundurnya 14 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Saat itu, Basuki mengatakan bahwa pengajuan hak interpelasi itu berlebihan.

"Enggak pakai interpelasi saja sudah nanya-nanya kita terus kok. Itu gaya-gayaan mereka saja. Ya, panggil kita saja. Hak nanya saja belagu banget," kata Basuki.

Ketika DPRD DKI membentuk panitia khusus (pansus) mass rapid transit (MRT), Basuki menyebut bahwa pansus itu hanya akal-akalan supaya anggota DPRD mendapat honor dari pembentukan pansus itu. "Bagus. Bikin pansus itu kan biar dapat honor. Saya sudah lama di DPRD dan DPR, kalau ada pansus dan panja (panitia kerja) itu ada honornya," kata Basuki, Selasa (16/7/2013).

Pernyataan-pernyataan itulah yang membuat Fraksi PPP geram. Selain dianggap telah melecehkan institusi DPRD, PPP memandang Basuki telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Fraksi PPP juga meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk memberikan teguran kepada Basuki.