Basuki Kecewa Hasil Lelang Jabatan

"Sebetulnya, secara jujur, hasil dari tes itu 60 persen enggak memuaskan. Yang tes kemarin itu nilainya pas saja," kata Basuki saat ia menjadi pembicara dalam Seminar Plus Minus Lelang Jabatan, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Menurut dia, tak sedikit pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang masih terbawa prinsip terdahulu. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta di bawah pemerintahan Basuki bersama Gubernur DKI Joko Widodo bertekad mengubah konsep yang sejak dulu telah melekat di dalam Pemprov DKI. Bagaimana caranya?

Setelah hasil seleksi jabatan didapatkan, mereka, para lurah dan camat, diberikan pengarahan. Pengarahan itu berisi masukan-masukan terkait keinginan Jokowi yang menginginkan pejabatnya menjadi pelayan yang baik bagi warga. Salah satu contohnya dengan mengubah pelayanan di kantor kelurahan ataupun kecamatan menjadi seperti pelayanan bank.

Untuk ke depannya, kata dia, Jokowi menginginkan birokrasi di Jakarta semakin dimudahkan. Jika warga datang mengurus surat apa pun ke kantor lurah dan camat, maka pihak yang langsung menandatangani surat tersebut adalah sang lurah dan camat.

"Surat izin restoran misalnya, yang tanda tangan kepala dinasnya. Tapi kalau tanda tangan lurah-camat biasanya diwakili sama yang lainnya. Kita lagi siapkan perda-nya," ujarnya.

Pejabat melayani, bukan dilayani

Menurut Basuki, tidak ada yang salah terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) di Ibu Kota. Bahkan, lanjutnya, kualitas SDM di Jakarta merupakan kualitas terbaik apabila dibandingkan kota lainnya di Indonesia.

Dengan kualitas yang terbaik itu, Basuki mengharapkan agar mereka juga mengerti konsep pelayanan kepada warga. Pelayanan itulah, lanjut mantan Bupati Belitung Timur itu, yang diharapkan memiliki kualitas di atas rata-rata.

Saat ini, tak jarang ia menemui para pejabat yang lebih banyak ingin dilayani daripada melayani. Padahal, menurutnya, pejabat itu bersifat melayani, bukan dilayani. Hal itulah yang harus terus ditanamkan kepada para PNS DKI muda.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan melakukan perampingan birokrasi. Misalnya, tentang badan pelayanan umum pengadaan barang. Nantinya, tiap satuan pekerja perangkat daerah (SKPD) tidak akan memiliki badan lelang sendiri. Akan ada badan pelelangan untuk semua SKPD. Dengan itu, Pemprov DKI dapat menghemat hingga 1.000 PNS.

"Namun, bukan berarti pelayanan berkurang. Kalau memang butuh orang, akan kita tambah, dan kalau pelayanan yang ini cukup dengan orang sekian ribu, ya tidak perlu ditambah. Intinya melayani warga," kata Basuki.