Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Klan Politik Tidak Masalah, yang Penting Tidak Korupsi

Kompas.com - 07/10/2013, 14:03 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah termasuk berkuasa dan menduduki sejumlah jabatan di Provinsi Banten. Mengenai hal itu, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, bentuk klan dalam suatu perpolitikan bukanlah suatu masalah. Yang terpenting, kata dia, bersih dari tindak korupsi.

"Saya kira klan politik enggak masalah. Yang penting enggak korupsi saja, sih," ujar Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Senin (7/10/2013).

Basuki mengatakan, inti permasalahan korupsi di Indonesia bukan bagaimana harus mengubah sistem klan, melainkan bagaimana pejabat yang menduduk jabatan publik mesti melalui proses pembuktian terbalik harta kekayaan pejabat yang bersangkutan.

"Intinya itu, kita tidak berani terapkan pembuktian terbalik harta pejabat sebetulnya," ujar Basuki.

Pembuktian terbalik itu, menurutnya, bisa dilakukan pada proses Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seorang pejabat. Dengan demikian, nantinya, lanjut Basuki, siapa pun yang menjadi pejabat mesti diperiksa mengenai harta kekayaan yang dimiliki.

"Jadi, siapa pun yang menjadi pejabat harus diperiksa hartanya dari mana, dari pajak dia bayar, biaya hidupnya, sama hartanya sesuai atau tidak," ujar Basuki.

Hanya, kata Basuki, penerapan pembuktian harta terbalik dalam LHKPN itu pemeriksaannya tidak dilakukan secara mendalam. "Kami kan kalau sudah jadi pejabat cuma ditanya benar enggak sih kamu punya rumah sekian, sertifikatnya, mobil sekian. Tapi, enggak ditanya dari mana kamu dapat. Itu masalah, jadi sumber masalah di situ," ujar Basuki.

Terkait dengan persoalan korupsi sendiri, Indonesia, menurutnya, juga telah mengambil bagian pada pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 melalui undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2006. Basuki berpendapat, dengan penerapan pembuktian harta terbalik tersebut, asal-usul kekayaan seorang pejabat negara menjadi jelas dan tidak ada unsur korupsinya.

"Persoalannya, bagaimana yang korup tidak bisa jadi pejabat. Nah yang korup supaya tidak bisa jadi pejabat cara kontrolnya pembuktian terbalik. Jadi, dijadikan syarat. Jadi, siapa mau jadi pejabat syaratnya itu," ujarnya.

Seperti diketahui, lingkaran kekuasaan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten diduduki sejumlah kerabat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Atut merupakan putri dari Chasan Sochib, penguasa dari Banten yang kini memimpin wilayah paling barat Pulau Jawa tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rayakan 'May Day', Puluhan Ribu Buruh Bakal Aksi di Patung Kuda lalu ke Senayan

Rayakan "May Day", Puluhan Ribu Buruh Bakal Aksi di Patung Kuda lalu ke Senayan

Megapolitan
Pakar Ungkap 'Suicide Rate' Anggota Polri Lebih Tinggi dari Warga Sipil

Pakar Ungkap "Suicide Rate" Anggota Polri Lebih Tinggi dari Warga Sipil

Megapolitan
Kapolda Metro Larang Anggotanya Bawa Senjata Api Saat Amankan Aksi 'May Day'

Kapolda Metro Larang Anggotanya Bawa Senjata Api Saat Amankan Aksi "May Day"

Megapolitan
3.454 Personel Gabungan Amankan Aksi “May Day” di Jakarta Hari Ini

3.454 Personel Gabungan Amankan Aksi “May Day” di Jakarta Hari Ini

Megapolitan
Ada Aksi “May Day”, Polisi Imbau Masyarakat Hindari Sekitar GBK dan Patung Kuda

Ada Aksi “May Day”, Polisi Imbau Masyarakat Hindari Sekitar GBK dan Patung Kuda

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

Megapolitan
Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDI-P

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDI-P

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com