Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tertantang Mewujudkan Cita-cita Jokowi

Kompas.com - 09/10/2013, 07:02 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — DKI Jakarta tengah berbenah. Penataan sejumlah ruang terbuka hijau dan pembangunan rumah susun adalah program prioritas Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Namun, apalah artinya sebuah pembangunan jika arsitek yang baik tidak diimbangi dengan kreativitas sang pelaksana.

Hal itu yang hendak dijawab Yonathan Pasodung, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta sekaligus Pelaksana Tugas Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Sejak dilantik menjadi Kadis Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta menggantikan pejabat lama, Novizal, Kamis (14/2/2013) lalu, pria kelahiran Toraja, 24 November 1959, itu ngebut mengerjakan pembangunan rusun yang ditargetkan 100 blok per tahunnya.

Belum genap setahun menjabat, pria yang mengenyam pendidikan S-1 Universitas Makassar Jurusan Teknik Elektro dan Magister Institut Teknologi Bandung Jurusan Studi Pembangunan itu diberikan tugas baru oleh Gubernur yang sama sekali di luar pengetahuan, yakni di Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Apalagi, penunjukan dirinya itu melalui sebuah "jebakan" yang tidak terduga.

Kendati demikian, pria yang mengawali karier PNS sebagai salah satu staf di Dinas Tata Bangunan, nama sebelum diganti jadi Perumahan dan Gedung Pemerintahan, tahun 1990 hingga 1994 itu tak merasa menjabat di dua posisi strategis adalah beban berat. Sebaliknya, ayah tiga anak hasil dari pernikahannya dengan Agustina Mala ini menjadikan jebakan sang Gubernur sebagai pertanyaan besar yang harus dijawab.

Apa yang dimaksud dengan jebakan, bagaimana Yonathan menjawab jebakan itu dan apa saja kendalanya, berikut petikan wawancara Kompas.com dengan Yonathan.

Bagaimana ceritanya Pak Yonathan tiba-tiba menjadi Pelaksana Tugas Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta?

Pertengahan Agustus 2013 lalu, Pak Gubernur berkunjung ke Waduk Ria Rio. Saya karena merasa di sana akan ada warga yang akan direlokasi ke rusun, otomatis saya datang. Eh, tiba-tiba pas Pak Gubernur lagi menjelaskan desain waduk, dia bilang, "Silakan tanya detailnya ke Kepala Dinas Pertamanan". Saat itu kan Pak Widyo sudah pensiun. Wartawan lalu tanya, "Siapa penggantinya". Tiba-tiba Pak Gubernur nunjuk saya, "Ya ini". Jujur, saya terkejut Pak Gubernur bilang, "Pak Yonathan jadi PLT". Wartawan lalu tanya ke saya, "Sejak kapan, Pak". Saya spontan bilang, "Ya sejak hari ini" Ha-ha-ha.... Saya tidak bisa bilang apa-apa lagi.

Apa makna "jebakan" penunjukan Bapak jadi Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI?

Kita ini PNS, abdi masyarakat. Sebagai prajurit, kita harus siap menerima tugas. Pimpinan bilang apa, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerja sesuai dengan keinginan pimpinan sekaligus untuk masyarakat itu cara saya menjawab tanggung jawab Pemprov DKI kepada saya. 

Apa program Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan Bapak jalankan?

Sangat banyak. Di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah, pertama, Kampung Deret. Ada 26 titik yang akan dibangun yang tersebar di lima wilayah DKI. Kedua, pembangunan rusun. Target Pak Gubernur itu 100 blok satu tahunnya. Kita sedang mempercepatnya. Ketiga, pembebasan lahan. Ada beberapa luas lahan yang akan segera kita bebaskan. Tapi jangan tahu dulu, nanti ribut duluan warganya. Nah, di Dinas Pertamanan dan Pemakaman, pertama penataan ruang terbuka hijau di Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio. Coba lihat sekarang, kedua waduk itu sudah jadi apa. Tapi, memang belum selesai sih. Kedua, beautifikasi taman. Seluruh taman di Jakarta kita percantik. Nanti juga akan ada penambahan tanaman di trotoar dan daerah perbatasan.

Bagaimana perkembangan program Kampung Deret? Sepertinya tenggelam tidak ada kabar lagi?

Oh, siapa bilang? Anda harus tahu dulu. Awalnya, ada 50 lokasi yang akan dibangun Kampung Deret, tapi dalam proses mengerucut menjadi 26 saja yang memenuhi syarat. Syarat utama itu adalah masyarakatnya setuju dibangun KD. Saat ini 26 KD itu tinggal menunggu SK Gubernur soal by name by address. Karena skema pembangunan KD itu melalui bantuan sosial, harus ada SK-nya, supaya jelas siapa yang diberi bantuan buat renovasi rumah, berapa besarannya. Tahun inilah SK itu selesai supaya segera kita kerjakan.

Mengapa desain pembangunan Kampung Deret diserahkan kepada masyarakatnya sendiri? Mengapa tidak Pemprov saja yang mendesain, masyarakat tinggal menerimanya?

Sederhana saja, Pak Gubernur mau masyarakat ikut berdaya membangun kampungnya supaya mereka memiliki rasa memiliki kampungnya juga. Kan nanti enggak hanya rumah, tapi lingkungan juga ditata. Jalan diperlebar, taman ditambah, lampu jalan diterangkan, dipasangi hydrant, drainase diperbaiki. Jadi akan terlihat sebagai satu kesatuan masyarakat dan lingkungannya. Di tahun 2014, kita akan usulkan 75 lokasi lagi. Program ini akan bergulir terus.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com