"Heran, Aspirasi Buruh Kok Tidak Terakomodasi Perwakilannya"

"Aksi buruh sah-sah saja, cuma heran juga kok aspirasi buruh tidak terakomodasi oleh teman-teman buruh yang di forum dialog tripartit lainnya?" ujar Nova di Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Nova menuturkan, selama ini, pemerintah provinsi selalu mengacu pada hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) dalam menetapkan UMP. Namun, jika survei itu dianggap tidak valid, Nova menilai elemen buruh yang tak terwakili forum tripartit lebih baik menunjukkan hasil survei KHL tandingan.

"Kalau memang tidak ada trust sesama buruh, mungkin perwakilan buruh yang dalam LKS tripnas dan lain-lain diganti saja. Ngapain ada mereka kalau temannya masih merasa belum terwakili?" ucap Nova.

Politisi Partai Demokrat itu meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk bersikap bijak dalam menentukan UMP. Sikap Jokowi terkait penanganan protes UMP ini akan memberikan dampak secara nasional ke provinsi lainnya.

Sebelumnya, buruh menuntut Dewan Pengupahan untuk menaikkan angka UMP DKI Jakarta 2014 menjadi Rp 3,7 juta. Hari ini, Dewan Pengupahan akan membuat keputusan terkait UMP tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya mempertanyakan dasar hitungan tuntutan buruh tersebut.

Pemprov, kata Basuki, akan tetap berpatokan pada survei yang telah dilakukan dengan nilai yang tak jauh berbeda dari tahun 2013, yakni Rp 2,2 juta.