Kontroversi Jokowi Suntik BUMD Bermasalah Rp 250 Miliar

Saat indikasi korupsi di perusahaan pengurus daging itu mencuat, sempat diwacanakan akan ditutup. Namun yang terjadi, PD Dharma Jaya tetap dipertahankan, suntikan modal yang awalnya hanya Rp 2,8 miliar membengkak menjadi nyaris 90 kali lipat.

Jokowi mengatakan, meski ia telah mengubah modal dasar, pencairan dana itu harus memenuhi syarat. Badan usaha milik daerah (BUMD) itu harus menjelaskan rencana bisnis yang jelas atas penggunaan dana tersebut.

Tak hanya itu, modal tersebut pun tidak langsung diberikan. PD Dharma Jaya baru dapat menggunakan modal itu jika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan pemeriksaan menyeluruh soal BUMD itu.

"Saya itu tetap menunggu due dilligence dari BPKP terlebih dulu. Setelah itu, baru bisa dicairkan untuk apa dananya," ujar Jokowi seusai rapat paripurna di Balaikota Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Kompas.com belum mendapat konfirmasi dari Kepala BPKP Mardiasmo soal apa yang jadi bahan pemeriksaan dan kapan pemerikaan menyeluruh tersebut rampung untuk diberikan ke Pemprov DKI. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Jakarta Catur Laswanto memastikan, due diligence BPKP rampung pekan ini.

"Itulah (due diligence) yang akan menjadi landasan bagaimana ke depan. Apa hasilnya perlu dikembangkan atau digabung. Itu yang menjadi pegangan gubernur dan wakil gubernur," ujar dia.

Ditolak enam anggota DPRD

Arah angin Jokowi yang akhirnya menyuntikkan dana tersebut ditolak enam orang anggota DPRD DKI Jakarta. Salah satunya adalah Wanda Hamidah. Anggota Fraksi PAN itu menjelaskan, penolakan itu didasarkan oleh dua hal. Pertama, eksekutif hanya melakukan suntikan modal tanpa melakukan perombakan total di manajemennya. Kedua, PD Dharma Jaya tidak memiliki rencana bisnis yang kuat dalam menjalankan roda usaha di bidang peternakan.

Wanda mempertanyakan mengapa eksekutif begitu berani memberikan modal dasar dalam jumlah sangat besar ke BUMD yang tidak memiliki prospek usaha. Padahal, uang sebesar Rp 250 miliar tersebut adalah milik rakyat. Dia pun menganalogikan eksekutif bagai memberikan cek kosong ke PD Dharma Jaya.

"Kami khawatir akan sia-sia, mubazir. Ini kan APBD, bukan uang bapak dia. Kalau punya bapak dia, saya enggak marah," ujarnya.

Penolakan tersebut diketahui tak berpengaruh atas keputusan pemberian modal dasar. Sebab, anggota Dewan yang menolak hanya sebanyak enam orang, sementara yang hadir dalam rapat paripurna adalah sebanyak 64 orang dari 94 anggota DPRD.

Laporan BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 14 temuan yang berujung pada 32 rekomendasi. Hal itu didapat dari laporan hasil pemeriksaan keuangan negara sejak tahun 2010 hingga 2012. Dari laporan itu, BPK mengindikasikan PD Dharma Jaya menyebabkan negara merugi Rp 4,9 miliar.

Beberapa temuan yang dicatat BPK dari hasil audit, antara lain, adanya penambahan penyertaan modal pemerintah (PMP) 2011 sebesar Rp 1,1 miliar. Ternyata PMP diserahkan ke PT ASI. Hal itu melanggar peraturan daerah DKI tentang PMP.

Temuan indikasi kerugian lainnya adalah adanya utang PT GIP (swasta) ke PD Dharma Jaya sebesar Rp 800 juta. Meski sudah dibuat surat tagihannya, hingga kini PT GIP belum membayarkan utangnya ke BUMD DKI yang bergerak di bidang logistik daging tersebut.

Selain itu, BPK DKI juga menemukan adanya perjanjian kerja sama antara PD Dharma Jaya dan pihak ketiga yang tidak sesuai dengan perda sehingga berdasarkan hasil analisis dari pemeriksa BPK, ditemukan indikasi kerugian senilai Rp 2,2 miliar. Selanjutnya, ditemukan pula adanya pengeluaran kas biro direksi sebesar Rp 3,1 miliar. Yang mencurigakan, tidak dilengkapi bukti pertanggungjawabannya.

Ada pula pengeluaran kas perusahaan sebesar Rp 1,1 miliar, tetapi ketika dicek, kegiatan tersebut nihil. Beberapa waktu lalu, Jokowi sempat mewacanakan penutupan BUMD yang mengurus distribusi daging sapi di Jakarta tersebut. Kala itu, Jokowi mengatakan tengah dalam proses penutupan.