Jokowi: Enggak Ada Masalah Anggaran untuk Jalan Layang-Terowongan

BOGOR, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi memastikan, tidak ada masalah perihal anggaran untuk membangun flyover (jalan layang) dan underpass (terowongan) di pelintasan rel kereta di Jakarta. Rencananya, jalan layang dan terowongan tersebut akan dibangun di 15 pelintasan pada 2014.

"Kalau anggaran kita ada, enggak ada masalah. Anggaran DKI tahun depan Rp 69 triliun, naik Rp 28 triliun (dari tahun 2012 )," kata Jokowi seusai menghadiri acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2014 di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12/2013).

Jokowi berpendapat, pembangunan jalan layang dan terowongan di pelintasan kereta api di Jakarta sangat terlambat. Awalnya, kata dia, jalan layang dan terowongan akan dibangun di 12 titik. Namun, proyek itu dibatalkan lantaran pemerintah pusat memutuskan akan membangun jalur kereta layang.

"Kita cancel karena keputusan yang ada di kantor Wapres semua kereta api yang di dalam kota elevated rail sehingga tidak perlu pakai underpass atau flyover. Meskipun elevated rail disetujui di beberapa titik, penting kita underpass-kan," kata Jokowi.

Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, pihaknya sudah mengevaluasi masalah pelintasan sebidang sejak dua tahun lalu. Ketika pembahasan dua tahun lalu dengan Pemprov DKI, kata dia, hambatannya ialah masalah anggaran.

"Hambatannya penganggaran. Mereka (DKI) kemudian bicara dengan DPRD. Mungkin itu yang lama. Anggarannya triliunan rupiah. Sekarang semuanya sudah oke. PU (Pekerjaan Umum) bilang sudah oke asal diputuskan," kata Mangindaan.

Seperti diberitakan, rencananya, pembangunan jalan layang dan terowongan akan dibangun di 15 titik pelintasan dengan rincian tujuh di pelintasan rel kereta arah Serpong, dua pelintasan rel arah Cikampek, dua pelintasan arah Tangerang, dan empat pelintasan arah Depok.

Pembangunan tersebut ditargetkan rampung dua tahun atau pada 2016. Pembangunan satu jalan layang dan terowongan diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 150 miliar.