Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Ada Dinas Sudah Menyerah Cuma Serap 70 Persen Anggaran

Kompas.com - 23/12/2013, 15:20 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD DKI 2013 diprediksi mencapai lebih dari Rp 7 triliun. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak terkejut dengan tingginya anggaran yang tidak terserap itu.

"Saya sudah memprediksi ini bisa sampai tinggi begini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (23/12/2013).

Menjelang akhir tahun, atau pada 31 Desember 2013, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta baru dapat menyerap anggaran sekitar 68 persen dari APBD DKI 2013 sebesar Rp 50,1 triliun. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki target SKPD dapat menyerap anggaran hingga 97 persen.

Melihat itu, Basuki melihat nilai maksimal yang dapat dicapai SKPD DKI hanya berkisar 90 persen. Ia menyebut ada beberapa SKPD yang sudah menyerah hanya menyerap 70 persen anggaran.

"Ada juga dinas yang sudah nyerah baru 70 persen serapan anggarannya," ujarnya.

Ia menengarai rendahnya penyerapan anggaran itu karena "kebiasaan" SKPD DKI untuk mark up anggaran sehingga saat APBD telah disahkan dan mengalokasikan anggaran, realisasi penggunaan jauh dari perkiraan sebelumnya.

Oleh karena itu, Pemprov DKI akan menerapkan sistem e-budgeting dalam penyusunan anggaran tahun mendatang. Hal itu untuk meminimalisasi adanya penyalahgunaan anggaran.

Ke depannya, angka penyerapan semakin meningkat apabila tender cepat dan pengadaan barang melalui e-catalog berjalan sesuai rencana. "Jadi, nanti e-catalog dan e-budgeting, dinas tidak lagi memprediksi besaran biaya untuk sebuah program. Mereka akan pakai satuan," kata Basuki.

Hingga tutup tahun ini, maksimal 86,47 persen anggaran yang dapat terserap oleh SKPD DKI. Rendahnya penyerapan anggaran oleh SKPD DKI disebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah perjanjian kontrak SKPD dengan kontraktor untuk pembangunan langsung, yang biasanya baru dibayar pada akhir tahun.

Sebab lainnya adalah adanya kendala dalam proses lelang. Pembebasan lahan juga terkendala aturan pemerintah pusat, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Dalam aturan tersebut, diatur pembebasan lahan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak lagi melalui Panitia Pengadaan Tanah (P2T) masing-masing wilayah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Wacana Duet Anies-Sandiaga pada Pilkada Jakarta 2024, Gerindra: Enggak Mungkinlah!

Soal Wacana Duet Anies-Sandiaga pada Pilkada Jakarta 2024, Gerindra: Enggak Mungkinlah!

Megapolitan
Viral Video Plt Kadis Damkar Bogor Protes Kondisi Tenda di Mina, Pj Wali Kota: Ada Miskomunikasi

Viral Video Plt Kadis Damkar Bogor Protes Kondisi Tenda di Mina, Pj Wali Kota: Ada Miskomunikasi

Megapolitan
Bentrok Dua Ormas di Pasar Minggu Mereda Usai Polisi Janji Tangkap Terduga Pelaku Pembacokan

Bentrok Dua Ormas di Pasar Minggu Mereda Usai Polisi Janji Tangkap Terduga Pelaku Pembacokan

Megapolitan
Tak Mau Sukses Sendiri, Perantau Asal Gunung Kidul Gotong Royong Bangun Fasilitas di Kampung

Tak Mau Sukses Sendiri, Perantau Asal Gunung Kidul Gotong Royong Bangun Fasilitas di Kampung

Megapolitan
Kisah Dian, Seniman Lukis Piring yang Jadi Petugas Kebersihan demi Kumpulkan Modal Sewa Lapak

Kisah Dian, Seniman Lukis Piring yang Jadi Petugas Kebersihan demi Kumpulkan Modal Sewa Lapak

Megapolitan
Sempat Sidak Alun-alun Bogor, Pj Wali Kota Soroti Toilet hingga PKL di Trotoar

Sempat Sidak Alun-alun Bogor, Pj Wali Kota Soroti Toilet hingga PKL di Trotoar

Megapolitan
Kisah Dian Bertahan Jadi Pelukis Piring, Karya Ditawar Murah hingga Lapak Diganggu Preman

Kisah Dian Bertahan Jadi Pelukis Piring, Karya Ditawar Murah hingga Lapak Diganggu Preman

Megapolitan
Dua Ormas Bentrok hingga Lempar Batu-Helm, Lalin Jalan TB Simatupang Sempat Tersendat

Dua Ormas Bentrok hingga Lempar Batu-Helm, Lalin Jalan TB Simatupang Sempat Tersendat

Megapolitan
Kisah Perantau Bangun Masjid di Kampung Halaman dari Hasil Kerja di Tanah Perantauan

Kisah Perantau Bangun Masjid di Kampung Halaman dari Hasil Kerja di Tanah Perantauan

Megapolitan
Uniknya Seni Lukis Piring di Bekasi, Bermodalkan Piring Melamin dan Pensil Anak SD

Uniknya Seni Lukis Piring di Bekasi, Bermodalkan Piring Melamin dan Pensil Anak SD

Megapolitan
Sapi Kurban Mengamuk Saat Hendak Disembelih di Tangsel, Rusak Tiga Motor Warga

Sapi Kurban Mengamuk Saat Hendak Disembelih di Tangsel, Rusak Tiga Motor Warga

Megapolitan
Suasana Mencekam di Pasar Minggu Sore Ini, Dua Ormas Bentrok Lempar Batu dan Helm

Suasana Mencekam di Pasar Minggu Sore Ini, Dua Ormas Bentrok Lempar Batu dan Helm

Megapolitan
PKB Usung Supian Suri pada Pilkada Depok 2024 karena Hasil 'Survei Langitan'

PKB Usung Supian Suri pada Pilkada Depok 2024 karena Hasil "Survei Langitan"

Megapolitan
Marak Penjarahan Aset di Rusunawa Marunda, Pengelola Ungkap Tak Ada CCTV di Sana

Marak Penjarahan Aset di Rusunawa Marunda, Pengelola Ungkap Tak Ada CCTV di Sana

Megapolitan
Gang Venus Tambora Terlalu Padat Penduduk, Pemerintah Diminta Relokasi Warga ke Rusun

Gang Venus Tambora Terlalu Padat Penduduk, Pemerintah Diminta Relokasi Warga ke Rusun

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com