Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Basuki, Reklamasi Pulau Cara Ampuh Tanggulangi Rob

Kompas.com - 17/01/2014, 22:28 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, cara paling ampuh menanggulangi banjir rob di Jakarta Utara adalah dengan mereklamasi 17 pulau. Banjir rob terjadi karena tingginya pasang air laut.

Menurut Basuki, ia telah melakukan pertemuan dengan para pemilik pulau di utara Jakarta dan menghasilkan beberapa keputusan. "Kita mau perpanjang izin pulau Anda, tapi tolong selesaikan dahulu masalah rob ini," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Dari pengalaman sebelumnya, jika rob sudah menerjang Jakarta, sebagian wilayah Jakarta, terutama di wilayah utara, akan banjir. Aktivitas sebagian warga Jakarta pun terganggu.

Apabila banjir rob terjadi, pintu-pintu air di Jakarta yang membuang air sungai ke laut tak boleh dibuka dulu. Pompa-pompa untuk membuang air sungai ke laut harus bekerja maksimal agar air kali yang melintasi Kota Jakarta tak sampai meluber.

Sayangnya, tidak semua pompa di Jakarta berfungsi optimal. Dari 73 pompa air di waduk, situ, dan kali, ada banyak pompa yang rusak.

Salah satu daerah yang jadi langganan banjir rob adalah Muara Baru. Tak sedikit bangunan di sana merupakan bangunan liar, ilegal, dan semi permanen. Pemprov DKI Jakarta akan membongkar bangunan tersebut dan memindahkan warga ke rusunawa. Bila tidak dibongkar, air laut akan merobohkan bangunan dan berbahaya bagi keselamatan jiwa.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun menginginkan permasalahan rob di Jakarta Utara cepat selesai. Ia juga mengandalkan reklamasi pulau sebagai antisipasi.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah ditunjuk memimpin proyek reklamasi 17 pulau di utara Jakarta. Konsep pembangunan reklamasi rencananya akan dituangkan dalam bentuk peraturan gubernur (pergub) atau peraturan daerah (perda) untuk dijadikan payung hukum.

Salah satu konsep reklamasi, dengan membangun jalan penghubung, kereta penghubung, dan transportasi massal yang dapat menjangkau antar pulau.

Dalam pergub atau perda tersebut, nantinya akan ditetapkan pengelola setiap pulau dan satu koordinator yang mengatur reklamasi. Hasil reklamasi pulau seluas 1.300 hektare itu akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Proyek ini dibangun berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) dan berbeda dengan proyek Giant Sea Wall (GSW).

"Jangan seenaknya sendiri elo bikin pulau dan aman-aman saja, sementara kita di sini (luar pulau) kena rob. Nah, sekarang tinggal bagaimana kamu (pemilik pulau) bisa beresin," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unggah Foto Gelas Starbuck Tutupi Kabah saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbuck Tutupi Kabah saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com