Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda dengan Jakarta, Pembangunan MRT Kuala Lumpur "Full" Dibiayai Negara

Kompas.com - 23/01/2014, 07:06 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Bila pembangunan mass rapid transit (MRT) di Jakarta menggunakan dana pinjaman dari Jepang, maka MRT di Kuala Lumpur, Malaysia, sepenuhnya dibiayai negara. Pembangunan moda transportasi tersebut mendapat alokasi biaya 23 miliar ringgit Malaysia, dengan kurs hari ini setara dengan Rp 83 triliun.

"Ini murni dana lokal semua, dibiayai seluruhnya oleh pemerintah negara," kata Director of Stakeholders and Land Management Kuala Lumpur MRT Corporation Haris Fadzilah Hasan, saat ditemui di kantornya di Kuala Lumpur, Rabu (22/1/2014). MRT dengan rute Sungai Buloh-Kajang sepanjang 51 kilometer tersebut merupakan MRT pertama yang akan ada di Malaysia, mulai dibangun pada 2011 dengan target beroperasi pada 2016.

Di Jakarta, MRT pertama yang akan dibangun memiliki rute dari Lebak Bulus di Jakarta Selatan ke Kampung Bandan di Jakarta Utara. Panjang rute ini sekitar 15,7 kilometer. Pembangunan bakal berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama pembangunan adalah untuk rute Lebak Bulus - Jalan Sisingamangaraja di Jakarta Selatan. Adapun tahap kedua adalah untuk rute Bundaran HI ke Kampung Bandan.

Skema pembangunan MRT di Jakarta menggunakan pembagian proporsi pembayaran pinjaman, yakni 51 persen berasal dari anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 49 persen dari Pemerintah Pusat.

Tahap pertama pembangunan untuk rute sepanjang 9,8 kilometer dimulai pada Oktober 2013 dengan target rampung pada 2017. Untuk pembangunan tahap pertama, pinjaman Jepang akan dikucurkan dalam dua waktu, yakni 50 miliar yen atau Rp 5,7 triliun untuk kucuran pertama dan 75 miliar yen atau Rp 8,6 triliun untuk kucuran kedua.

Adapun tahap kedua pembangunan untuk rute sepanjang 5,9 kilometer akan dimulai pada 2017, setelah tahap pertama pembangunan rampung. Tahap kedua butuh alokasi dana 113 miliar yen atau sekitar Rp 13 triliun dengan kurs sekarang. Untuk ruas ini ditargetkan dapat beroperasi pada 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com