JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Joko Widodo tidak ingin pembangunan monorel di Jakarta merugi besar. Oleh sebab itu, hingga saat ini perjanjian kerja sama antara PT Jakarta Monorel (JM) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak kunjung dirampungkan.
"PKS itu sampai sekarang belum kita pegang. Kita mau hati-hati agar semua diuntungkan," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (27/2/2014).
Ada tiga poin perjanjian kerja sama yang masih dirundingkan antara Pemprov DKI dengan PT JM. Pertama, soal jaminan bahwa Pemprov DKI akan memberikan dana segar jika pendapatan moda transportasi itu tak mampu menutupi biaya operasional alias merugi.
Kedua, soal penguasaan properti di sepanjang proyek monorel oleh PT JM. Mantan Wali Kota Surakarta tersebut ingin agar ada pembagian yang jelas, mana ruang properti yang boleh dipakai PT JM untuk menambah pendapatan, mana yang tidak.
Ketiga, lebih spesifik, yakni soal pemasangan iklan di sepanjang jalur monorel. Jokowi juga ingin ada pembagian yang jelas, mana ruang properti yang boleh dipasang iklan dan mana yang tidak. Hal tersebut juga penting, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta dari iklan, reklame dan lainnya, cukup signifikan.
"Tapi yang namanya MRT atau monorel itu memang diperlukan. Kan macetnya sudah kayak gini (parah). Makanya, kita pingin nyelesain macet tanpa harus rugi banyak," lanjut Jokowi.
Jokowi mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bakal menggelar pertemuan dengan PT JM, Jumat (28/2/2014) besok untuk merampungkan PKS tersebut. Jokowi berharap pertemuan dapat menghasilkan yang terbaik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
