Mantan Tim Sukses Jadi Makelar, Jokowi Salahkan Proses Lelang

"Lelang itu risikonya banyak. Yang menang bisa tetangga, bisa kawan, bisa juga musuh saya," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (10/3/2014) siang.

Jokowi menegaskan, sejak awal menjabat sebagai Gubernur DKI, ia telah mewanti-wanti kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) untuk berhati-hati jika ada seseorang yang mengaku kenal dan dekat dengannya datang untuk meminta mengurus proyek tertentu.

"Kan banyak yang bilang, saya orang dekat Jokowi, saya keluarga dekat Jokowi, temannya Jokowi, ada juga yang bawa nama tim sukses Jokowi. Hati-hati itu," lanjut Jokowi.

Jokowi mengaku kewalahan terhadap aktivitas oknum itu. Pasalnya, Jokowi mengaku tidak mungkin memantau satu per satu kenalannya, keluarganya, atau bahkan mantan tim suksesnya. Terlebih lagi, jumlah tim suksesnya, baik di Surakarta maupun di DKI Jakarta, berjumlah ribuan.

Solusinya, Jokowi menegaskan untuk menyerahkan kasus itu ke ranah hukum. "Kalau ada yang melanggar, kita gebug," ujarnya.

Munculnya nama seorang mantan anggota tim sukses Jokowi ketika dia masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta tersebut berawal dari pemberitaan salah satu media massa nasional. Di dalam artikel itu disebutkan, sang oknum ditengarai menjadi makelar dalam pengadaan bus.

Sebanyak 5 dari 90 transjakarta dan 10 dari 18 BKTB yang didatangkan Pemprov DKI terbukti mengalami kerusakan beberapa komponen. Misalnya, banyak komponen berkarat dan berjamur, sementara beberapa instalasi tampak tidak dibaut. Bahkan, ada bus yang tidak dilengkapi dengan fanbelt mesin dan AC.

Akibat kondisi tersebut, beberapa bus tidak dioperasikan meskipun sudah diluncurkan oleh Jokowi beberapa waktu lalu. Banyak mesin bus yang cepat panas, mesin sulit dinyalakan, dan proses kelistrikan yang sulit karena korosi di kepala aki. Bahkan, ada bus yang tabung pendingin mesinnya tiba-tiba meledak.

Setelah diusut, ditemukan juga kejanggalan dalam proses pengadaan bus. Pihak yang mendatangkan bus, yakni PT San Abadi, bukan pemenang tender. Terungkap bahwa PT San Abadi merupakan subkontrak PT Saptaguna Dayaprima, salah satu dari lima pemenang tender.

Hal ini dipertanyakan karena situasi tersebut memungkinkan adanya penggelembungan dana anggaran tender. Kasus itu telah ditangani Inspektorat Pemprov DKI Jakarta. Beberapa pejabat yang terlibat pengadaan bus telah diperiksa, antara lain mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dan Sekretaris Dinas Perhubungan Drajat Adhyaksa.