Basuki: Jangan Gila, Masa Terima Berkarat Pakai Asas Manfaat

Permintaan Dishub DKI berdasarkan aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyebutkan bus yang telah dibeli lebih dari 50 hari bisa diterima meskipun bermasalah karena asas manfaat untuk masyarakat.

"Sudah aku tolak. Jangan gila, mau pakai asas manfaat segala, mana ada terima bus China berkarat pakai asas manfaat," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (27/3/2014).

Pria yang akrab disapa Ahok tersebut semakin bingung ketika Dishub DKI lebih memilih menerima bus berkarat. Di sisi lain, 30 bus sumbangan para pengusaha dipersulit birokrasinya.

Meskipun berbahan bakar solar, bus sumbangan itu memiliki spesifikasi mesin Euro 3 yang secara emisi lebih baik dari gas. Bus-bus sumbangan itu juga bermerek Hino, yang sudah teruji kualitasnya. Seharusnya, asas manfaat itu juga berlaku bagi bus-bus sumbangan perusahaan swasta.

Pemprov DKI pun, kata dia, enggan melunasi pembayaran bus-bus berkarat yang tiba di Jakarta tersebut. "Jadi, saya tolak, biar saja busnya berkarat. Biar mereka (perusahaan) menuntut, kalau kita kalah, baru kita bayar," kata Basuki.

Masyarakat Jakarta, kata dia, juga lebih memilih unit bus transjakarta yang tercukupi dan tidak akan mempertimbangkan apakah bus itu menggunakan solar atau gas. Hingga ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) mencukupi, seharusnya penggunaan solar pada transportasi massal diperbolehkan.

Satu-satunya cara untuk mengantisipasi kemacetan di Jakarta adalah dengan memaksimalkan penggunaan bus dan transportasi massal lainnya. Jika busnya datang tiap satu menit dan fasilitasnya nyaman, masyarakat akan pindah ke bus dan meninggalkan kendaraan pribadi mereka.