"Kemendikbud Jangan Bikin Susah Terus"

"Dulu kan dicetak pemerintah pusat, sekarang dicetak Pemprov DKI dan pakai APBD, ini kan membingungkan. Kemendikbud jangan bikin susah terus," kata Nawawi, kepada wartawan, Kamis (17/4/2014).

Dengan keterlambatan proses lelang itu, anggota Fraksi Partai Demokrat itu memprediksi, pelaksanaan ujian nasional untuk peserta didik SD dapat tertunda. Sebab, naskah ujian tidak termasuk dalam belanja yang bisa dilelang lebih awal sebelum pengesahan APBD.

Seharusnya, lanjut dia, Dinas Pendidikan DKI melaksanakan proses lelang sejak lama sehingga pencetakan tidak terburu-buru dan orangtua murid juga tidak panik dengan adanya peristiwa tersebut.

Sekadar informasi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 177 Tahun 2013 tentang pengeluaran daerah mendahului penetapan APBD 2014. Dalam Pergub tersebut, disebutkan bahwa pengeluaran daerah bisa digunakan sebelum pengesahan, dengan angka maksimal sebesar APBD 2013. Pergub ini ditandatangani Jokowi pada 30 Desember 2013 lalu.

Pengeluaran yang diperbolehkan untuk digunakan sebelum penetapan APBD adalah gaji dan tunjangan PNS, Gubernur, dan Wakil Gubernur, dan lainnya. Di samping itu, ia juga mengimbau Dinas Pendidikan DKI bersikap tegas kepada perusahaan pemenang lelang untuk dapat mempercepat proses pencetakan naskah soal ujian.

"Jangan sampai anak-anak kita yang menjadi imbas dari kerumitan birokrasi ini," kata Nawawi.

Pada kesempatan berbeda, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengklaim pelaksanaan UN SD tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yakni 19-21 Mei 2014.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, saat ini ULP DKI sedang melakukan proses pelelangan pencetakan naskah soal ujian nasional.

"Tidak ada (jadwal) yang mundur. Semua (ujian) masih sesuai jadwal. Atas seizin Allah, mudah-mudahan semuanya bisa dilaksanakan tepat waktu," kata Lasro.