Penyerapan APBD 2014 Baru 8 Persen, Jokowi Salahkan DPRD

Kondisi penyerapan anggaran tersebut disampaikan Endang dalam acara pengarahan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah (ULP) kepada jajaran Eselon II dan III di Balaikota, Jumat (2/5/2014) pagi. Menurutnya, kondisi itu, dalam waktu yang sama, bahkan lebih lambat dari tahun 2013.

"Ingat ya, penyerapan anggaran kita baru delapan persen dan belanja modal baru 0,06 persen. Ini lebih lambat seperti tahun lalu. Oleh sebab itu, perlu mendapat perhatian," ujar Endang.

Ditemui seusai pengarahan tersebut, Gubernur Joko Widodo menuding DPRD DKI Jakarta sebagai penyebab rendahnya angka penyerapan anggaran 2014. Jika pengesahan APBD 2014 oleh para wakil rakyat tidak lamban, Jokowi yakin penyerapannya akan jauh lebih tinggi ketimbang yang kini terjadi.

"Kemarin (tahun 2013) disahkannya saja kapan. Kita sudah ajukan dari tengah tahun, tapi disahkannya kan lama. Tapi sudah, saya kira kita harus cepat sajalah, jangan mikir lalu-lalu," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Andi Baso Mappapoleonro mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran karena jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD lamban dalam menyerahkan syarat dokumen permohonan lelang kepada ULP.

Oleh sebab itu, anggaran belum bisa diserap. Andi menyarankan, SKPD segera memproses pemohonan lelang paket yang sudah jelas dapat dikerjakan. Misalnya land clearing atau fondasi proyek. Sisanya dapat dianggarkan kembali di dalam APBD Perubahan pada akhir 2014 atau dianggarkan pada tahun 2015.

"Paling tidak supaya masyarakat tahulah bahwa ada aktivitas pembangunan di Jakarta. Ingat, ini sudah darurat," ujar Andi.