Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-Ahok Kompak Tolak Teken Kerja Sama Monorel

Kompas.com - 26/05/2014, 18:36 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan tidak akan terburu-buru untuk menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI dan PT Jakarta Monorail. Mulai 1 Juni 2014, Basuki akan menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur.

Jokowi menegaskan, pembahasan PKS monorel masih berlangsung. "Masih banyak yang harus dibahas," kata Jokowi di RS Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2014).

Salah satu hal yang perlu dikaji, lanjut dia, terkait lokasi pembangunan depo monorel. Selain itu, skema arus keuangan, baik dari tiket maupun pengembangan properti juga masih harus dibahas lebih lanjut.

Kendati demikian, Jokowi mengaku, PT JM telah memenuhi persyaratan PKS yang diusulkan Pemprov DKI. Hanya saja, bukan berarti program monorel langsung disetujui. "Banyak hal yang perlu dikalkulasi dan dilihat. Perlu kehati-hatian dalam mengkaji apa perlu pembangunan depo di tempat yang diusulkan, memang belum rampung semua," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, ia akan menyerahkan perihal itu kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai Plt gubernur.

Berulang kali pula Basuki menegaskan tidak akan mengambil kebijakan apa pun terkait keberlanjutan monorel. "Saya menolak (tanda tangan), ini namanya bukan politisasi, ini namanya memang monorel enggak layak dibangun (di Jakarta)," kata Basuki, Sabtu (24/5/2014) lalu.

Dengan wewenang sebagai Plt, Basuki memiliki hak untuk tidak menandatangani PKS monorel yang dinilainya banyak hambatan. Apabila PKS tidak kunjung ditandatangani, maka kepastian persetujuan itu menunggu hingga masa non-aktif Jokowi berakhir.

Basuki menilai, PT JM tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Jokowi dengan menunjukkan progres kinerja yang baik. Salah satunya terkait perencanaan pembangunan proyek monorel yang tak kunjung usai.

Rencana bisnis PT JM dinilai tidak realistis. Basuki mengatakan, PT JM memasukkan target jumlah penumpang yang terlalu besar. Sekadar informasi, di dalam PKS yang lama, ada klausul yang menyebutkan hak PT JM untuk mengelola lahan seluas 200.000 meter persegi.

Menurut Basuki, PT JM hanya ingin meraup keuntungan dengan membangun properti di stasiun monorel. Maka, Basuki lebih memilih melelang hak penggunaan udara bagi perusahaan dan meminta mereka membangun monorel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com