Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atasi Parkir Liar, Dishub DKI Gelar Operasi Derek Per Hari Ini

Kompas.com - 30/06/2014, 15:11 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Ketersediaan lahan parkir di Jakarta diyakini tidak akan mampu mengimbangi jumlah kendaraan bermotor yang pertumbuhannya naik pesat tak terkendali. Karena itu, tidak ada alasan bagi warga melakukan pelanggaran parkir hanya karena keterbatasan lahan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Akbar menanggapi operasi derek yang mulai diterapkan pada hari ini, Senin (30/6/2014).

"Tidak akan mungkin menyediakan lahan parkir sesuai dengan jumlah kendaraan yang ada. Karena kalau lihat pertumbuhan kendaraan saat ini, bisa bisa seluruh Jakarta untuk tempat parkir semua," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Muhammad Akbar, di Balaikota Jakarta, Senin siang.

Karena itu, Akbar menyarankan apabila warga ingin berpergian ke suatu kawasan yang lahan parkirnya terbatas, maka sudah selayaknya tidak naik kendaraan pribadi, tapi naik angkutan umum. Bagi warga yang tetap nekat melanggar, maka kendaraannya akan diderek dan akan dikenakan biaya angkut sebesar Rp 500.000.

"Jadi saran kami kalau tidak ada tempat parkir, jangan gunakan mobil, jangan gunakan kendaraan pribadi. Tapi pakai angkutan umum. Kita enggak bisa tolerir karena tempatnya kurang terus boleh melanggar, boleh parkir di pinggir jalan gitu," jelasnya.

Dalam operasi ini, kendaraan yang terjaring razia akan langsung diderek oleh petugas dari Dinas Perhubungan. Pemilik yang berniat mengambil diwajibkan membayar jasa derek sebesar Rp 250.000 untuk sepeda motor dan Rp 500.000 untuk mobil. Uang jasa tersebut dibayarkan melalui transfer ke rekening kas daerah di Bank DKI.

"Hari ini kita konsentrasi untuk pelanggaran parkir. Jadi ada lima lokasi yang kita operasi, yakni di Pasar Tanah Abang, Stasiun Jatinegara, Stasiun Jakarta Kota, Kalibata City, dan Marunda. Sekarang kan kita tindakannya berupa derek, kalau untuk motor kita angkat. Tapi kalau ada pemiliknya di lokasi, polisi akan langsung memberikan tilang," jelas Akbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com