Ahok: Siapa Pun Presidennya, Saya Untung, Tidak Perlu Dipilih Rakyat

"Kalau presidennya antara Pak Prabowo atau Pak Jokowi, saya yang posisinya paling aman dan beruntunglah. Tidak perlu dipilih rakyat," kata Basuki saat membuka diskusi Revisi UU di Balaikota Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Dalam Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Basuki mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dipilih presiden. Jika revisi UU itu disahkan DPR, gubernur dan wakil gubernur akan setingkat dengan menteri.

Pria yang akrab disapa Ahok itu berharap, revisi UU ini segera dibahas ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) oleh anggota DPR RI terpilih 2014-2019. Pria yang akrab disapa Ahok itu memprediksi, revisi UU telah dapat disahkan pada 2015-2016 sehingga pada 2017, DKI tidak perlu menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan dipilih oleh presiden.

Di dalam revisi UU itu pula, Basuki mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur DKI kelak dapat melakukan pembuktian harta terbalik mereka. Hal itu untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi di dalam tubuh Pemprov DKI. Ia mengimbau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak sekadar menerima laporan harta kekayaan para pejabat DKI, tetapi juga bertanya bagaimana dan dari mana asal harta itu didapatkan.

"Ini kan menurunkan lapangan tanding buat yang mau jadi gubernur, ha-ha-ha. Saya selalu percaya teori filsuf Tiongkok Konghucu, kalau atasnya lurus, pasti bawahannya berani untuk menjadi lurus juga," kata Basuki.