Satu Jam Bersama, Jokowi Titip "PR" Ini untuk Ahok

Banyak hal yang dibicarakan antar-dua pemimpin Ibu Kota ini. "Kami ngobrolin soal Asian Games saja dan tentang organisasi Ortala (Organisasi Tata Laksana) yang baru," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Mereka berdua membicarakan sanksi yang akan diberikan bagi PNS Dishub DKI yang "bermain" di Balai Pengujian Kir.

Beberapa waktu lalu, Basuki bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjajanto melakukan sidak di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Kali Angke. Mereka menemukan banyak pungutan liar (pungli) di sana.

Selain itu, mereka juga akan mengkaji pemberian sanksi bagi PNS Dinas Perumahan DKI yang terbukti "bermain" dalam proyek rusun.

Menurut Basuki, PNS DKI yang terbukti melanggar peraturan tak lagi dapat diberikan jabatan. "Kalau salah, ya mereka distafkan. Soal Kir, 42 orang pegawai di sana mau diapakan? Tinggal pilih, kalau terbukti korupsi, mundur baik-baik dan masih dapat pensiun. Kalau tidak, kami proses pemecatannya," kata Basuki.

Selanjutnya, Jokowi, presiden terpilih 2014-2019, meminta Basuki untuk berhasil dalam menerapkan transaksi non-tunai di Pemprov DKI. Jokowi meyakini, Pemprov DKI dapat mengontrol keuangan melalui sistem bank.

DKI juga diminta untuk merealisasikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga tingkat universitas dalam bentuk beasiswa, berjalannya Kartu Jakarta Sehat (KJS), serta menjaga hubungan baik dengan DPRD DKI Jakarta.

"Itu PR-PR saya. Jakarta jadi model untuk provinsi lainnya. Beliau (Jokowi) pengen semua idenya (terealisasi) di Jakarta, kalau (program) sempurna bisa dikopi daerah lainnya. Kalau belum (terealisasi), orang-orang masih tanya-tanya," kata Ahok, sapaan Basuki.