Mau Direlokasi Jokowi pada Akhir Tahun Ini, Apa Kata Warga Kampung Pulo?

"Ya kalau warga, yang penting ada penggantian saja sesuai yang diharapkan warga. Kami siap-siap saja. Justru yang penting minta diselesaikan dulu itu," kata Ketua RT 04 RW 03 Kampung Pulo, Usep, kepada Kompas.com, saat ditemui di Kampung Pulo, Selasa (12/8/2014) malam.

Usep mengatakan rencana relokasi ini bukanlah yang pertama kali didengar warga Kampung Pulo. Menurut dia, warga di sini sudah sering mendengar sosialisasi tentang rencana pemindahan mereka dari wilayah yang sangat kerap tergenang banjir ini.

"Sudah lama sudah dulu-dulu. Sudah ada sosialisasi bahkan sudah ke kecamatan juga," ujar Usep. Belum lama ini, imbuh dia, dia dan petugas dari Kelurahan Kampung Melayu bahkan sudah melakukan verifikasi ulang data penduduk di wilayahnya.

Menurut Usep, sampai sekarang masalah ganti rugi untuk rencana relokasi itu masih simpang siur. Belum ada informasi jelas, kata dia, tentang siapa saja yang berhak menerima pembayaran ganti rugi. "Soalnya berita dari atas itu kan masih simpang siur. Ada yang dapat ada yang enggak," ujar Usep.

Sementara itu, Ketua RT 03 RW 03 Kampung Pulo, Budi, mengatakan mendapat informasi bahwa hanya warga yang memiliki sertifikat tanah yang bakal mendapatkan ganti rugi bila direlokasi. Namun, ujar dia, warga yang menerima ganti rugi ini tak akan mendapatkan alokasi unit di rumah susun.

Sebaliknya, kata Budi, warga yang tak punya sertifikat kepemilikan lahan dan bangunan tempat tinggalnya selama ini di kawasan tersebut akan mendapatkan alokasi unit di rumah susun tetapi tidak menerima ganti rugi. Mekanisme itu, ujar dia, masih mengundang pro dan kontra dari warganya.

"Walaupun enggak nempati rusunnawa, warga maunya diganti tapi sesuailah, jadi ganti untung. Penggantian sesuai dengan perekonomian sekarang, harga rumah sekarang. Mereka enggak masalah tidak ditempatkan di rumah susun tapi diganti sehingga bisa beli rumah lagi," tutur Budi.

Sebelumnya, Jokowi blusukan ke Rumah Susun Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (5/8/2014). Dia mengatakan, rusun yang belum rampung itu diperuntukkan bagi warga bantaran Sungai Ciliwung, tepatnya warga dari Kampung Pulo.

"Desember 2014 sudah siap ditempati rusun ini. Detik itu selesai, langsung harus masuk ke sini semua. Harus pindah," ujar Jokowi. Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan sosialisasi relokasi kepada warga Kampung Pulo sejak lama. Oleh sebab itu, tidak pantas jika niat baik pemerintah tersebut ditolak oleh warga bantaran kali.

Jokowi mengaku sudah menyiapkan jurus penangkal bila ternyata masih ada penolakan warga saat relokasi terjadi. Begitu digusur, kata dia, bantaran kali yang selama ini menjadi tempat tinggal warga akan langsung dibangun turap agar tidak bisa ditempati lagi.