Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bangun 6 Ruas Tol Baru, Jakarta Harus Belajar dari Kegagalan Los Angeles

Kompas.com - 24/08/2014, 15:23 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mempercepat pembangunan enam ruas tol dalam kota. Dengan demikian, diharapkan keberadaannya sudah dapat terealisasi pada 2018.

Sebelumnya, enam ruas tol ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada 2022. Meski berdalih percepatan untuk menyukseskan Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games 2018, keputusan tersebut menggulirkan kembali polemik lama yang muncul pada tahun lalu, tepatnya saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol hanya beberapa bulan setelah ia dilantik sebagai orang nomor satu di Jakarta.

Padahal saat masa kampanye, mantan Wali Kota Solo itu dengan tegas menyatakan penambahan jumlah jalan tol tidak akan mengatasi kemacetan di Jakarta, karena hanya akan memicu penambahan jumlah mobil pribadi.

Saat itu, Jokowi berdalih pembangunan enam ruas tol harus dilakukan karena rasio jalan yang ada di Jakarta belum mencapai jumlah ideal. Menurut dia, saat ini rasio jalan di Jakarta hanya 6 persen dari jumlah ideal 12 persen.

Jokowi sendiri memberikan persetujuan tersebut dengan catatan, keenam ruas tol harus memiliki busway yang dikhususkan untuk Transjakarta.

"Setelah tadi dijelaskan oleh Pak Menteri, memang kita ini ada dua kekurangan, yaitu kurang jalan dan transportasi umum. Dan memang benar kurang banyak," kata Jokowi usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu (9/1/2013) lalu.

Belajar dari kegagalan Los Angeles

Dalam tulisan yang pernah dimuat di Harian Kompas pada 12 Februari 2013 dengan judul "Saat Kepala Patung Pancoran di Samping Mobil Anda", alumnus departemen arsitektur UI, Prabham Wulung sempat menyampaikan sejarah Los Angeles yang pernah giat membangun tol di seluruh penjuru kota pada periode 1930- 1970.

Hasilnya, Los Angeles menjadi kota yang penuh jalan tol. Mengutip dari buku 'Cities in Civilization' karya Peter Hall (Phoenix Giant, 1999), Prabham mengatakan bahwa pada saat itu Los Angeles kota modern yang menyandarkan transportasinya pada kendaraan bermotor.

Dengan alasan ekonomi dan rekayasa teknik, kendaraan bermotor diyakini akan mampu membuat kota menjadi tumbuh efisien. Karena itulah dibutuhkan banyak jalan tol.

Dalam perkembangannya, semakin jalan tol dibangun semakin warga kota Los Angeles terpacu menggunakan mobil pribadi sebagai sarana berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemacetan yang kemudian terjadi, karena jalan tol tersebut penuh dengan kendaraan, dicarikan penyelesaiannya dengan membangun jalan tol baru.

Semua area kosong, jalur kereta listrik dan trem, taman, dan pemakaman umum digusur dan dijadikan jalan tol. Ketika tak ada lagi tanah tersisa, mereka membangun jalan tol layang. Periode 1950-1960, kata Prabham, adalah masa puncak pembangunan tol di Los Angeles.

Biaya tol semakin mahal karena harga konstruksi kian meningkat. Pada 1980, Los Angeles sudah punya jaringan jalan bebas hambatan dalam kota sepanjang 2.505 kilometer. Praktis, Los Angeles sudah tidak lagi berwujud sebuah kota, tetapi kumpulan jalan bebas hambatan.

Kemudian Los Angeles tiba pada suatu titik di mana sudah tidak mungkin membangun jalan tol lagi dan seluruh warga kota terjebak dalam kendaraan pribadinya karena kemacetan yang mengular.

Pada 1990, baru muncul kesadaran perlunya jaringan kereta. Kemudian dimulailah pembangunan sebuah jaringan kereta sepanjang 35 km, yang menghubungkan Los Angeles dan Long Beach. Ironisnya, jalur itu adalah jalan kereta listrik yang dulu pernah dihancurkan pada 1961.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, Petugas: Mereka Keukeuh Ingin Gunakan Alamat Tak Sesuai Domisili

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, Petugas: Mereka Keukeuh Ingin Gunakan Alamat Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi, Korban Tewas Kebakaran Cinere Depok Langsung Dimakamkan

Keluarga Tolak Otopsi, Korban Tewas Kebakaran Cinere Depok Langsung Dimakamkan

Megapolitan
Beberapa Warga Tanah Tinggi Terpaksa Jual Rumah karena Kebutuhan Ekonomi, Kini Tinggal di Pinggir Jalan

Beberapa Warga Tanah Tinggi Terpaksa Jual Rumah karena Kebutuhan Ekonomi, Kini Tinggal di Pinggir Jalan

Megapolitan
Polisi Tewas dengan Luka Tembak di Kepala, Kapolres Jaksel Sebut karena Bunuh Diri

Polisi Tewas dengan Luka Tembak di Kepala, Kapolres Jaksel Sebut karena Bunuh Diri

Megapolitan
Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Megapolitan
Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Megapolitan
Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Megapolitan
Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com