Soal Pendamping Ahok, PDI-P dan Gerindra Diminta Tak Berebut

"Sebetulnya antara dua partai itu tidak perlu berebutan, dong. Dan koalisi di DKI ini bukan koalisi di DPR, tidak ada koalisi besar atau koalisi ramping," kata pengamat parlemen Sebastian Salang kepada Kompas.com, Selasa (26/8/2014).

Sebastian berpendapat, hal yang paling penting dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI bukan mengenai persoalan PDI-P atau Gerindra. Menurut dia, yang paling penting orang tersebut haruslah orang tepat, orang yang punya kemampuan, berintegritas, pekerja keras yang nantinya bisa bekerja sama dengan Ahok.

Sebastian menyarankan agar Ahok diberi keleluasaan untuk mengajukan sendiri orang yang ia nilai cocok dan nyaman untuk bekerja sama dengan dirinya.

"Bukan berarti Ahok memilih sendiri karena hak memilih tetap ada di partai. Tapi Ahok menentukan orang yang dia nilai tepat untuk kemudian diajukan ke partai. PDI-P dan Gerindra-lah yang memegang peranan," jelasnya.

PDI-P dan Gerindra merupakan pihak yang berhak mengajukan nama cawagub DKI karena saat masih menyandang status "rekan koalisi", kedua partai itu sepakat untuk mengusung Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI 2012. Jokowi berstatus perwakilan PDI-P, sementara Ahok dari Partai Gerindra.

Dalam hal pengajuan nama cawagub sesuai peraturan yang berlaku, partai pengusung akan diminta menyepakati dua nama yang nantinya akan dimajukan untuk mengikuti proses pemilihan yang akan dilakukan oleh seluruh anggota DPRD. Namun, kata sepakat itu hingga saat belum ada di antara kedua partai tersebut.

PDI-P menganggap, dua nama cawagub seharusnya berasal dari PDI-P karena posisi tersebut merupakan posisi untuk menjadi pendamping Ahok, yang notabene kader Gerindra. Sementara Gerindra juga merasa berhak mengajukan nama cawagub. Karena bagi mereka, pada 2012 telah disepakati bahwa posisi gubernur adalah milik PDI-P, sedangkan wakilnya adalah Gerindra.

Perihal kemudian gubernur dari PDI-P pergi meninggalkan posisi tersebut dan kemudian kader dari Gerindra yang naik, mereka menganggap hal itu terjadi karena proses Undang-undang.