Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tidak Setuju Ahok Dilaporkan ke Polisi, Ini Alasannya

Kompas.com - 12/09/2014, 17:57 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan bahwa Fraksi PKS tidak akan ikut serta dalam rencana melaporkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Purnama ke kepolisian.

Ia menyatakan tidak setuju dengan rencana tersebut. Menurut Sani (sapaan Triwisaksana), fraksi partainya tidak ikut serta dalam pelaporan karena para anggota Fraksi PKS tidak merasa tersindir dengan pernyataan Ahok yang mengibaratkan anggota DPRD seperti calo yang tidak pantas diberi wewenang untuk memilih kepala daerah.

"Biar saja mereka (DPRD dari partai lain) melakukan itu, tetapi kami tidak berbuat serupa. Kami tidak tersinggung karena tidak merasa melakukan tudingan itu," kata Sani, di Gedung DPRD DKI, Jumat (12/9/2014). [Baca: Dianggap Menghina DPRD, Ahok Akan Dilaporkan ke Polisi]

Meski demikian, Ketua DPW PKS DKI Jakarta itu memaklumi adanya upaya untuk melaporkan Ahok ke kepolisian. Dia menyayangkan pernyataan Ahok yang menyebut anggota DPRD suka memeras dan memperbudak lembaga eksekutif.

Sani menganggap bahwa Ahok tak sepantasnya melontarkan pernyataan yang justru dapat memperlambat agenda pembangunan, seperti pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.

"Semestinya, pejabat publik yang menjabat sebagai wakil gubernur menunjukkan sikap yang bijak dan menyejukkan semua pihak terkait. Kalau RAPBD terlambat disahkan, kondisi itu akan menimbulkan keterlambatan pada proses pembangunan daerah. Yang dirugikan masyarakat juga," ucap Sani.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra, M Taufik, berencana melaporkan Ahok ke kepolisian untuk kasus pencemaran nama baik. Hal itu sehubungan dengan pernyataan Ahok yang menilai DPRD laiknya calo yang tak pantas diberi wewenang untuk memilih kepala daerah.

Seperti diberitakan juga, beberapa anggota DPRD DKI menyatakan keberatan dengan pernyataan Basuki yang menyamakan anggota DPRD dengan calo. Pernyataan itu dilontarkan Basuki terkait dengan revisi UU Pemilu Kepala Daerah. Wacana bahwa pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD itu menguat dalam rencana revisi tersebut.

"Keterwakilan rakyat itu tidak bisa melalui calo. Jadi, harus rakyat langsung yang memilih wakilnya," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com