Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marak Lagi, Calo SIM Juga Ada Oknum Polisi

Kompas.com - 03/10/2014, 16:42 WIB
BOGOR, KOMPAS.com - Praktik percaloan dalam pengurusan surat izin mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di lingkungan Polres Bogor Kota kembali marak dan dikeluhkan masyarakat. Praktik percaloan juga dilakukan oleh beberapa oknum polisi.

Dalam pantauan Warta Kota, para petugas berseragam itu tak sungkan-sungkan menawarkan jasa mengurus SIM maupun STNK dengan cara cepat dan biaya mahal kepada masyarakat di area parkir Polres Bogor, di Jalan KS Tubun, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat.

"Mau apa pak, bikin SIM? Sudah ada yang mengurus atau mau saya urus?" kata salah satu oknum petugas kepolisian di area parkir tepi Jalan KS Tubun, Kamis (2/10/2014). Tak hanya di situ, praktik percaloan juga terlihat di tengah antrean pembuatan SIM dan di gang dekat lokasi tes kesehatan.

"Mau kemana pak, sudah ada yang ngurus?" tanya petugas oknum yang bertugas lain di Polres Bogor Kota yang tengah duduk tak jauh dari belakang lokasi koperasi Polres Bogor Kota kepada pemohon SIM baru.

Mengurus SIM melalui calo dikenakan biaya bervariasi mulai dari Rp 300.000 hingga Rp 500.000. Bahkan bagi pemohon yang berkantong tebal, ada yang mengeluarkan uang lebih dari Rp 500.000.

Padahal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri, biaya membuat SIM C baru hanya Rp100.000, SIM A baru Rp 120.000, SIM B baru Rp 120.000 dan SIM BII baru Rp 120.000.

"Belum pungutan biaya tes kesehatan Rp 12.000, yang katanya biaya asuransi dikelola oleh yayasan," ujar HS (40) warga Cimahpar, Bogor Utara, Kota Bogor usai mengurus SIM, Kamis. HS mempertanyakan biaya kesehatan dengan modus asuransi itu, masuknya kemana dan kenapa harus yayasan yang mengelola.

"Memang boleh yah instansi pemerintah menggaet yayasan untuk mengelola asuransi kesehatan? Bukannya sudah ada jasa raharja. Ini yang harus diperjelas peruntukkannya," kejar HS.

Keluhan serupa dikatakan SF (38), warga Pulogeulis, Bogor Tengah, Kota Bogor. Dia mengaku kaget karena banyaknya pungutan di luar biaya resmi yang ditetapkan. "Iya dulu perasaan enggak ribet dan enggak banyak pungutan. Sekarang malah ribet dan lama. Biaya makin besar tapi pelayanan kurang maksimal," keluh dia.

(Soewidia Henaldi/Lucky Oktaviano)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Empat Taruna STIP yang Diduga Saksikan Pelaku Aniaya Junior Tak Ikut Ditetapkan Tersangka

Empat Taruna STIP yang Diduga Saksikan Pelaku Aniaya Junior Tak Ikut Ditetapkan Tersangka

Megapolitan
Motif Pelaku Aniaya Taruna STIP hingga Tewas: Senioritas dan Arogansi

Motif Pelaku Aniaya Taruna STIP hingga Tewas: Senioritas dan Arogansi

Megapolitan
Penyebab Utama Tewasnya Taruna STIP Bukan Pemukulan, tapi Ditutup Jalur Pernapasannya oleh Pelaku

Penyebab Utama Tewasnya Taruna STIP Bukan Pemukulan, tapi Ditutup Jalur Pernapasannya oleh Pelaku

Megapolitan
Polisi Tetapkan Tersangka Tunggal dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP Jakarta

Polisi Tetapkan Tersangka Tunggal dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP Jakarta

Megapolitan
Hasil Otopsi Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior: Memar di Mulut, Dada, hingga Paru

Hasil Otopsi Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior: Memar di Mulut, Dada, hingga Paru

Megapolitan
Akhir Penantian Ibu Pengemis yang Paksa Orang Sedekah, Dua Adiknya Datang Menjenguk ke RSJ

Akhir Penantian Ibu Pengemis yang Paksa Orang Sedekah, Dua Adiknya Datang Menjenguk ke RSJ

Megapolitan
Polisi Sebut Ahmad dan RM Semula Rekan Kerja, Jalin Hubungan Asmara sejak Akhir 2023

Polisi Sebut Ahmad dan RM Semula Rekan Kerja, Jalin Hubungan Asmara sejak Akhir 2023

Megapolitan
Praktik Prostitusi di RTH Tubagus Angke Dinilai Bukan PR Pemprov DKI Saja, tapi Juga Warga

Praktik Prostitusi di RTH Tubagus Angke Dinilai Bukan PR Pemprov DKI Saja, tapi Juga Warga

Megapolitan
Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Megapolitan
Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Megapolitan
Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Megapolitan
Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Megapolitan
Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Megapolitan
Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Megapolitan
Ketimbang “Jogging Track”, RTH Tubagus Angka Diusulkan Jadi Taman Bermain Anak untuk Cegah Prostitusi

Ketimbang “Jogging Track”, RTH Tubagus Angka Diusulkan Jadi Taman Bermain Anak untuk Cegah Prostitusi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com