Wali Kota Jakarta Utara Nilai Proyek "Giant Sea Wall" Belum Jelas Konsepnya

Menurut Heru, belum ada realisasi jelas mengenai tindak lanjut pengerjaan setelah pemancangan dilakukan. "Sejak pemancangan kemarin sampai sekarang tidak kelihatan kelanjutannya. Konsepnya apa itu masih terkatung-katung, kasihan deh lu," kata Heru, saat ditemui di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Senin (27/10/2014).

Seharusnya, saran Heru, setelah pemancangan tiang dilakukan, ada tim kecil berjumlah lima orang dibentuk. Tim itu, kata dia, berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan mega proyek tersebut. [Baca: Ahok Minta "Giant Sea Wall" Tipe A Selesai dalam Tiga Tahun]

Tujuannya, memberikan informasi jelas mengenai pembangunan proyek senilai Rp 400-500 triliun itu, baik kepada masyarakat atau media. "Ini kan enggak, sudah dipancang, bubar saja gitu," ujar Heru.

Dia juga menganggap proyek tersebut belum jelas konsepnya. Sebab, koordinasi antar lembaga dan instansi juga dinilainya belum berjalan. Di pesisir utara lalu lintas kapal begitu sibuk. Ada kapal komersil dan pangkalan Armada Barat TNI Angkatan laut, dan Direktorat Kepolisian Air dan Udara, dan asosiasi kapal.

Sejumlah instansi itu belum diajak bicara mengenai bagaimana dampaknya. Ia pun merasa tidak dilibatkan dalam pembicaraan proyek itu. "Kalau saya cuma wali kota saja mungkin enggak akan tahu. Tetapi karena saya juga Kepala Biro Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Pemerintah DKI, saya tahu dan paham," ujar Heru. [Baca: Ahok: Yaaah, Pusat Memang Begitu...]

Tahap awal dimulainya implementasi program giant sea wall dimulai dengan pembangunan tanggul sepanjang 32 kilometer garis pantai wilayah utara Jakarta, pada Kamis (9/10/2014).

Pemerintah resmi melakukan groundbreaking atau pencanangan dimulainya pembangunan tanggul pada Fase A mega proyek tersebut. Pembangunan tanggul ini akan berlangsung selama tiga tahun. Pembangunan akan dimulai pada tahun 2015 dan berakhir pada tahun 2018.

Pembangunan tanggul itu akan melibatkan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah DKI, dan juga pihak pengembang.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI akan bersama mengerjakan sepanjang 8 kilometer tanggul. Biaya ditanggung masing-masing separuh. Sisa 24 kilometer tanggul lainnya akan dikerjakan oleh pihak pengembang. Biaya akan dibebankan kepada para pengembang yang mengembangkan usaha di pesisir utara.