Ahok: Kami Berusaha Meringankan Pekerjaan Pasangan

Kompas.com - 05/12/2014, 14:33 WIB

Kurnia Sari Aziza

Penulis

Lihat Foto

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi pembicara di acara Kompasianival 2014 di Gedung Sasono, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu (22/11/2014). Acara yang berlangsung hingga pukul 22.00 ini menghadirkan puluhan komunitas, grup band hingga sejumlah pembicara. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES(RODERICK ADRIAN MOZES)

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengatakan tidak akan melakukan pembagian kerja bersama calon wakil gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dalam memimpin Ibu Kota. Pembagian kerja juga tidak dilakukannya saat memimpin DKI bersama Joko Widodo.

"Kami enggak ada pembagian kerja, yang kami lakukan adalah langsung berebut kerja. Kami berusaha meringankan pekerjaan pasangan," kata Basuki, di Balaikota, Jumat (5/12/2014).

Akibat terburuk dari berebut kerja ini adalah terjadinya selisih paham antara gubernur dan wakil gubernur. Menanggapi hal itu, Basuki mengaku tak mempermasalahkannya.

Apabila sama-sama bertujuan untuk mewujudkan Jakarta Baru, selisih paham tidak akan terjadi. Ia meyakini hubungannya dengan Djarot akan terjalin baik seperti hubungannya dengan Jokowi terdahulu. [Baca: Prioritas Duet Ahok dan Djarot Benahi Jakarta]

"Kalau selisih paham seperti itu, masing-masing mengeluarkan argumentasi. Kalau argumentasi saya lebih masuk akal, Pak Jokowi ikut. Kalau argumentasi Pak Jokowi masuk akal, saya yang ikut," kata Basuki.

Soal pelantikan Djarot menjadi wagub DKI, Basuki mengaku masih menunggu surat keputusan Presiden. Hanya saja, berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, sebuah provinsi sudah harus memiliki wakil gubernur paling lambat 30 hari setelah pelantikan gubernur.

Hingga kini, ia masih membantu melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan Djarot untuk menjadi wagub DKI. Setelah administrasi lengkap, Sekda DKI akan menyerahkan kepada Kemendagri dan merekomendasi penerbitan SK pelantikan Djarot sebagai wagub DKI.

"Sesuai aturan, enggak boleh lebih dari tanggal 20 Desember pelantikan (Djarot jadi wagub)," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.