Datangi KPK, Ahok Minta Anggaran Siluman di APBD DKI Diusut

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (27/2/2015) sore. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengaku ingin melaporkan anggaran siluman temuannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta.

"Mau melaporkan temuan kami mengenai APBD DKI," ujar Ahok saat tiba di Gedung KPK, Jakarta.

Ahok mengaku membawa semua bukti berupa sejumlah pengeluaran yang dianggapnya menyimpang dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Ia datang bersama Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang membantunya membawa berkas-berkas tersebut.

"Ini bukti yang kita bawa, bukti yang ditandatangani DPRD semua. Kami temukan ini menyimpang dari yang kami tanda tangani, ini bukti sangat jelas," kata Ahok.

Ahok meminta KPK dapat menindaklanjuti laporannya dan melakukan penyidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran tersebut.

Sebelum mendatangi KPK, Ahok menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Saat itu, Ahok menyebut, apabila kasus ini ditangani penegak hukum, maka pejabat pemerintah hingga anggota di parlemen yang mengambil keuntungan akan terbongkar semua. (Baca: Ahok: Kalau Anggaran Siluman Tak Diungkap, Akan Jadi Kanker)

Semua anggota DPRD DKI menyepakati penggunaan hak angket terhadap Gubernur. Hak angket itu digulirkan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan perundang-undangan oleh Gubernur Basuki dalam tahapan penetapan APBD 2015.

Dalam rapat paripurna, semua anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang dari sembilan fraksi memberikan tanda tangan persetujuan penggunaan hak angket. Sebanyak 33 anggota Dewan juga telah tercatat duduk dalam panitia angket.

Ahok menyebutkan, ada anggota DPRD yang memotong 10-15 persen anggaran pada program unggulan dalam Rancangan APBD 2015, lalu dialokasikan untuk program-program bernilai total Rp 12,1 triliun yang menurut dia tidak penting.