Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Anggaran UPS untuk Satu Sekolah Rp 6 Miliar Enggak Make Sense"

Kompas.com - 27/02/2015, 17:51 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis

TANGERANG, KOMPAS.com - Technical Support IT Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Antonius Gunawan mengaku heran dengan anggaran uninterruptible power supply (UPS) yang diusulkan DPRD pada APBD DKI 2015 untuk satu sekolah sebesar Rp 6 miliar.

Sebab, anggaran tersebut melebihi pembelian UPS di level kampus atau perguruan tinggi. "Saya ragukan harganya sampai segitu. Khusus UPS jujur saya ragu. Enggak make sense juga (harga Rp 6 miliar)," kata Antonius kepada Kompas.com, Jumat (27/2/2015).

Antonius menjelaskan bahwa pemakaian UPS dibagi menjadi dua macam, yakni satu UPS kecil di tiap-tiap komputer, dan satu UPS berkapasitas besar yang bisa memenuhi kebutuhan banyak komputer. [Baca: Ini Usulan Anggaran Siluman DPRD DKI ke Dinas Pendidikan yang Diungkap Ahok]

Pemakaian UPS di UMN kebanyakan menggunakan satu UPS per komputer alias single UPS. Untuk single UPS, harga per unit yang umum digunakan untuk rumahan atau instansi berkisar dari Rp 500.000 sampai Rp 700.000.

Single UPS dengan harga seperti itu pun dianggap Antonius sudah cukup baik dan bisa memenuhi kebutuhan pemakaian komputer di bangku perkuliahan. Kemampuan UPS dengan harga itu juga bisa menahan komputer untuk tidak mati mendadak sekitar 5 menit.

"Kalau amit-amitnya listrik mati, masih ada waktu banyak untuk save dokumen dan mematikan seperti biasa. Itu sudah cukup," kata dia.

Antonius juga menyebutkan, seharusnya dalam anggaran tersebut dirinci lagi apa kegunaan untuk sekolah yang dituju. Jika UPS yang dicari adalah single UPS, maka harganya dikatakan dia tidak mungkin mencapai Rp 6 miliar.

Dia membandingkan jumlah komputer sekolah dengan komputer yang digunakan di kampus. "Saya enggak ada teman sekolah, tetapi setahu saya, jumlah lab komputer memang lebih banyak di kampus. Di sini satu lab saja ada 41 komputer, jika ditotal semua untuk pengadaan setahun, enggak bakalan sampai Rp 6 miliar," kata Antonius.

Akan tetapi bisa jadi UPS yang dipesan adalah UPS berkapasitas besar yang biasanya digunakan untuk keperluan gedung. Jika UPS yang dipesan adalah yang itu, maka kemungkinan harganya bisa mencapai miliaran rupiah.

Tetapi sekali lagi, Antonius mengaku belum pernah menemukan anggaran UPS untuk sekolah sebesar itu. "Wah kalau Rp 6 miliar sih melebihi anggaran kita ya he-he-he," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com