"Apa Urusannya Anggaran Banjir Dibandingkan dengan Belanja Gaji?"

Heru mengatakan, anggaran gaji pegawai masuk dalam pos belanja tidak langsung. Sementara anggaran penanganan banjir masuk dalam pos belanja langsung.

"Jadi tidak bisa dibandingkan. Karena belanja pegawai sama penanganan banjir itu terpisah. Tidak bisa kemudian anggaran penanganan banjir dibandingkan dengan belanja pegawai. Apa urusannya?" kata Heru, di Balai Kota, Selasa (17/3/2015).

Heru kemudian menyamakan kritikan DPRD dengan orang yang membandingkan dua angkutan yang memiliki jenis yang berbeda. (Baca: Ketua DPRD: Tidak Masuk Akal Anggaran Gaji PNS Lebihi Penanganan Banjir)

"Seperti halnya angkutan, masa kopaja dibandingin sama bemo? Bemo kan harusnya dibandingin sama bajaj," ujarnya.

Heru berpendapat, seharusnya alokasi anggaran penanganan banjir dibandingkan dengan program lain yang berada di pos yang sama. Ia mengambil contoh mengenai program pembangunan sarana dan prasarana.

"Banjir dibandingin dengan pembangunan jalan boleh. Tapi kalau banjir dibandingin dengan belanja gaji pegawai, pegawai kita aja jumlahnya 72.000. Ya, enggak bisa," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi mengatakan, Kemendagri melakukan banyak koreksi terhadap dokumen RAPBD DKI 2015 yang diajukan oleh Pemprov DKI. Salah satunya yang terkait alokasi anggaran untuk gaji pegawai yang lebih besar dari anggaran penanganan banjir.

"Belanja tidak langsung (gaji pegawai) Rp 19 triliun, tapi kok penanganan banjir Rp 5 triliun. Kan enggak masuk akal," ujar dia seusai rapat evaluasi internal Badan Anggaran DPRD DKI, Senin (16/3/2015).

Pras mengaku tidak bisa merinci satu per satu koreksi yang dilakukan Kemendagri. Namun, ia berharap agar Ahok dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemprov DKI segera melakukan perbaikan.