Ahok Sebut Pengadaan UPS Hanya Segelintir Pokir DPRD...

Anggaran siluman itu, kata dia, muncul dalam bentuk pokok pikiran (pokir) yang diajukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dan tak pernah diusulkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebelumnya. 

"Sebenarnya, (pengadaan) UPS (uninterruptible power supply) ini cuma segelintir bentuk pokir," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (26/3/2015). 

Selain pengadaan alat catu daya listrik sementara dengan jumlah fantastis, menurut Basuki, banyak pengadaan perangkat lain yang tak masuk akal. Misalnya, pengadaan alat scanner dan printer 3D di sekolah-sekolah di Jakarta, digital education, serta perangkat sains modern.

Anggaran siluman itu banyak ditemukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 oleh Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Sudin Dikmen) Jakarta Barat.

Beberapa sekolah yang tercatat menerima semua perangkat canggih tersebut adalah SMA Negeri 78, SMA Negeri 85, dan SMA Negeri 23.

Terdapat pula pengadaan enam seri buku milik anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, Rina Aditya Sartika. Satu seri buku dianggarkan sebanyak Rp 500 juta, totalnya mencapai Rp 3 miliar.

Nilai anggaran siluman dalam bentuk pokir DPRD yang ditemukan pada Sudin Dikmen Jakarta Barat mencapai Rp 536 miliar dengan realisasi Rp 481,2 miliar.

Sebenarnya, usulan pengadaan kegiatan melalui pokir anggota Dewan dibenarkan oleh undang-undang.

Pengajuan pokir diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015. 

Pokir merupakan kelanjutan dari upaya menyerap dan menampung aspirasi masyarakat. Menurut Basuki, anggota Dewan kini justru menitipkan anggaran kepada SKPD untuk dimasukkan dalam RAPBD DKI.

"Saya akan pastikan, selama saya menjadi Gubernur, tak ada satu sen pun yang bisa dicuri," kata Basuki. 

Berikut total pokir DPRD dari APBD 2012-2015:

1. Pokir DPRD APBD 2012 Rp 6.460.762.176.871
2. Pokir DPRD APBD 2012 Perubahan Rp 2.500.414.935.746 3. Pokir DPRD APBD 2013 Rp 5.022.670.238.585
4. Pokir DPRD APBD 2013 Perubahan Rp 3.407.212.526.893 5. Pokir DPRD APBD 2014 Rp 8.475.518.296.370
6. Pokir DPRD APBD 2014 Perubahan Rp 5.717.183.426.007 7. Pokir DPRD RAPBD 2015 Rp 12.076.102.401.855. 

Total: Rp 43.659.864.002.327.