Ahok Cari Tahu PHL Monas yang Belum Digaji Asli atau Palsu

"Masih ingat enggak dulu mereka pada ribut bilang enggak gajian. Memang ada (PHL) yang asli belum dibayar gaji, tapi banyak juga (PHL) yang palsu. Kemudian saya minta Dinas PU kasih saya nama-nama PHL, nomor HP, dan mereka kerja di mana saja," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (10/4/2015). 

"Nah sekarang PHL Monas teriak-teriak dia enggak gajian segala macam. Pertanyaan saya, ini benar pegawai enggak? Karena juga banyak mandor yang mulai ribut-ribut karena pembagian rezeki tidak merata," lanjut Basuki. 

Oleh karena itu, Basuki meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) untuk mendata PHL-PHL yang bekerja. Seluruh PHL itu digaji dengan menggunakan kartu ATM Bank DKI dan dengan sistem transfer. Sebab, jika tidak menggunakan sistem transfer non tunai, SKPD kerap melakukan penipuan. Seperti misalnya di Dinas Kebersihan, ada oknum SKPD yang mengatakan jumlah PHL hingga 20.000 orang. Ternyata setelah diselidiki, hanya ada 10.000 PHL.

"Berarti selama ini ada penipuan dong, gila kan. Tapi sistem transfer, mereka masih pintar juga. Semua orang dicomot dan ditawarin jadi pegawai DKI. Jadi kartu ATM-nya dipegangin (oknum SKPD) pinjem nama PHL nah si oknum SKPD ini seolah-olah menjadi PHL DKI. Otomatis kamu yang terima duit baru dikasih ke PHL. Pas dikasih ke PHL juga dikasihnya setengah (dari nilai UMP) alasannya PHL itu enggak kerja, makanya cuma dapat setengah gaji," kata Basuki kesal.

Basuki meminta Dinas Kebersihan, Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga, dan UPT Monas untuk membagi PHL ke beberapa titik. Sehingga akan lebih memudahkan pendataan PHL. Dia juga lebih mudah menyelidiki jika ada kasus keterlambatan pembayaran gaji.

Di kawasan Monas yang luasnya 70 hektar, UPT Monas harus dapat menggambarkan titik atau radius ini, PHL mana yang bekerja dan bertanggung jawab. Kemudian UPT Monas akan mendata identitas PHL lengkap dengan nomor HP dan rekening bank.

"Nanti akan ketahuan (PHL) mana yang palsu. Jadi ini tuh sama kayak maling teriak maling di Jakarta, itu juga yang terjadi dengan DPRD. Mereka yang malsuin RAPBD kok tiba-tiba bilang saya yang malsuin (RAPBD). Jadi Jakarta enggak heran, orang DPRD aja gitu kelakuannya, apalagi orang-orang di bawah, sudah biasa itu," kata Basuki.