"Masih untung kami tidak motong banyak. Kalau mau fair, ya yang berkaitan dengan (gaji) pejabat DKI seharusnya kami potong. Tapi kan enggak," ujar dia, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Meski melakukan pemotongan alokasi anggaran untuk belanja pegawai, Tjahjo menegaskan, besaran anggaran yang dipotong tidak besar. Ia yakin pemotongan tidak akan menimbulkan protes dari para pegawai negeri sipil (PNS).
"Yang penting kami tidak ingin menyandera anggaran itu. Jangan sampai pak gubernur, pak wagub diprotes anak buahnya. Jadi masalah gaji, masalah insentif berjalan dengan baik.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menilai penyusunan rancangan RAPBS DKI Jakarta 2015, tidak rasional. Sebab, belanja gaji pegawai lebih tinggi ketimbang belanja untuk pembangunan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.