Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Rapat dengan Siapa Pun, Saya Pasti Buat Notulen ke Pak Jokowi

Kompas.com - 01/06/2015, 16:14 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa jelas perbedaannya memerintah Ibu Kota bersama Joko Widodo dan Djarot Saiful Hidayat yang kini menjadi Wakil Gubernur. Basuki mengungkapkan bahwa dia mencoba memberi kebebasan kepada Djarot untuk membuat kebijakan atau menyumbang ide.

Kebebasan ini pula yang sebelumnya diterapkan Jokowi saat menjadi Gubernur DKI kepada Basuki yang menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI. 

"Kalau dibilang beda antara saya dengan Pak Jokowi dan Pak Wagub sekarang, ya jelas beda ya. Dulu saya dilepasin bebas oleh Pak Jokowi, tetapi semua rapat saya dengan siapa pun, saya buat notulen sesingkat mungkin. Saya pasti memberitahukan Pak Jokowi apa yang sudah saya putuskan," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Senin (1/6/2015). 

Dengan demikian, setiap pagi, Basuki selalu melapor dan mengirim notula kepada Jokowi. Hal itu pula yang diharapkan Basuki kepada Djarot. [Baca: Ahok: Wagub Enggak Pernah Bikin Notulen Rapat buat Saya]

Basuki menginginkan Djarot selalu melapor serta membuat notula rapat-rapat yang telah dilaksanakan kepada dia.

Namun sayangnya, selama enam bulan menjabat sebagai Wagub DKI, Djarot tak pernah melaporkan notula rapat pada Basuki.

"Jadi kalau Anda rapat dengan perusahaan apa pun dan dengan keputusan apa pun, supaya saya tahu, Anda suruh stafmu untuk buat notulen. Enggak usah banyak-banyak, paling banyak laporannya satu setengah lembar tiap pertemuan dengan siapa. Itu stafnya enggak pernah bikinin (notula rapat)," kata Basuki. 

Meski demikian, Basuki mengklaim hubungannya dengan Djarot tidak renggang akibat hal ini. Hanya saja, Basuki menyesalkan keteledoran Djarot tersebut. [Baca: Djarot Akui Tak Pernah Kirim Notulen kepada Ahok]

Satu hal yang membuat Basuki merasa kecolongan karena tidak adanya laporan kerja dari Djarot adalah pemberian izin Djarot pada pelaksanaan Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) di Senayan.

Basuki merasa Djarot tidak berkoordinasi dengannya sehingga penyelenggara PRJ Senayan pun mencatut lambang Pemprov DKI dan mengklaim telah mendapat izin untuk menyelenggarakan acara tersebut.

Pedagang pun ditarik dana sewa tenda Rp 2 juta-Rp 50 juta selama tujuh hari. Atas hal ini, Basuki memperingatkan Djarot untuk tidak asal memberi izin dan berkoordinasi dengan dirinya terlebih dahulu.

"Ini kan sama ketika saya dengan Pak Jokowi dulu. Saya bilang enggak bisa coba lepasin (PKL) ke Monas. Beliau bilang mau coba. Ya sudah, kita coba," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com