Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Lahan ke DKI, Polri Ajukan Seabrek Kompensasi

Kompas.com - 03/06/2015, 20:33 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi hibah lahan seluas 1,2 hektar di Ciputat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan langsir (depo transisi) kereta Mass Rapid Transit (MRT). Meski demikian, pemberian hibah itu ternyata tidak "gratis".

Polri mengajukan sejumlah kompensasi yang harus dipenuhi Pemprov DKI. Adapun kompensasi yang diminta Polri kepada DKI adalah pembangunan asrama sebanyak 60 pintu, pembangunan jembatan sepanjang 40 meter x 8 meter, pembangunan waduk seluas 2.500 meter persegi, serta renovasi kantin.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengaku siap memenuhi kompensasi itu.

"Soal kompensasi, kami tidak masalah, memang harus diganti ya untuk bangun (depo MRT). Makanya kami malahan mau kasih lebih banyak daripada (kompensasi) yang diminta, supaya nampung orang lebih banyak lagi," kata Basuki seusai menandatangani berita acara penyerahan aset MRT bersama Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Syafruddin, di Lemdikpol, Ciputat, Rabu (3/6/2015).

Terlebih, lanjut dia, pihak kepolisian telah memberi lahan yang luas untuk menunjang pembangunan MRT koridor I, Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Basuki menjanjikan segera membangun kompensasi yang diminta pihak kepolisian, setelah proses pencatatan aset selesai dilakukan.

"Untuk (pembangunan) waduk, saya kira tunggu bongkarnya (lahan). Segera sih (pembangunannya), (luas) 2.000 meter mah gampang, (DKI) kirim alat berat langsung jalan (pembangunan waduk). Lagian ini kan kepolisian masih negara Republik Indonesia, bukan kepolisian negara lain," kata Basuki.

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI telah memberi dana sebesar Rp 120 miliar untuk kompensasi. Anggaran tersebut telah digunakan sebesar Rp 50 miliar dan masih tersisa Rp 70 miliar.

"Lantas yang belum kewajiban Pemprov DKI, untuk pelebaran sungai yang terkena tanah milik Polri. Pemprov DKI harus mendesain terlebih dahulu. Jadi yang pelebaran sungai belum kami kompensasi," kata Heru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com