Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LRT Jangan Dibangun Dekat Mal, Hotel atau Tempat Hiburan

Kompas.com - 15/07/2015, 11:25 WIB
Jessi Carina

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D bidang pembangunan DPRD DKI Bestari Barus sepakat dengan rencana pembangunan kereta cepat light rail transit (LRT) di DKI Jakarta. Akan tetapi, Bestari mengingatkan pembangunan stasiun di tiap koridor harus dekat dengan masyarakat.

"Apakah berdekatan dengan masyarakat atau malah dengan pengembang?" ujar Bestari di gedung DPRD DKI, Rabu (15/7/2015).

Bestari menjelaskan stasiun pemberhentian LRT tidak boleh terlalu dekat dengan pengembang. Misalnya saja seperti mal, hotel, atau tempat hiburan tertentu yang dimiliki oleh pihak swasta.

Sebab, sebagai moda transportasi umum, Bestari mengatakan LRT harus mudah dijangkau oleh masyarakat. Sementara, masyarakat tidak tinggal di kawasan yang dibangun mal dan hotel tersebut.

"Jadi jangan sampai masyarakat yang menggunakan fasilitas ini jadi sulit jangkau karena stasiunnya terlalu jauh. Apalagi kalau stasiunnya jauh karena dekat dengan tempat usaha pengembang, itu malah menguntungkan mereka," ujar Bestari.

"Kalau stasiun ada di dekat tempat usaha mereka menurutmu tambah mahal enggak harga tanah di sana? Pasti naik harganya. Nah ini yang jangan sampai terjadi. Yang diuntungkan harus tetap masyarakat," kata Bestari.

Akan tetapi, secara keseluruhan, Bestari mendukung rencana pembangunan LRT ini. Apalagi, kata dia, proyek ini juga telah direstui presiden.

Meski mengaku proyek ini tidak tercantum di Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR), Bestari tetap setuju. "Memang tidak ada di RDTR tapi ini membantu masyarakat," ujar Bestari.

Pemprov DKI berencana membangun LRT di tujuh koridor. Ketujuh koridor itu yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

DKI mengajukan anggaran senilai Rp 500 miliar pada APBD Perubahan 2015 dan rencananya mengajukan Rp 3 triliun pada APBD 2016. Saat ini, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sudah menunjuk BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun infrastruktur LRT tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com