Ahok Tantang Pejabat Kemendagri Buktikan Harta dan Lapor LHKPN

Bahkan, Basuki menantang pria yang akrab disapa Donny itu untuk membuktikan hartanya secara terbalik dan melaporkan harta kekayaan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sebab, di satu sisi, Donny mempermasalahkan perbandingan gaji lurah yang lebih besar daripada gaji Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Makanya, saya bilang ke pejabat yang ngajak saya bicara itu. Saya tantang balik pembuktian terbalik harta kamu sama LHKPN sama buktikan pajak yang kamu bayar. Pejabat publik ini tidak boleh terima gaji dari swasta. Mana sih ada bupati, gubernur, yang miskin? Sekarang saya tanya," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (11/8/2015).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pemberian gaji besar kepada lurah dan camat ialah untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran. Basuki lebih memilih mengalokasikan gaji besar kepada lurah dengan syarat tidak menerima setoran dari mana pun.

"Menurut saya, naikin gaji pegawai wajar saja. Coba sekarang, Anda mau kasih gaji orang pekerja prasarana sarana umum (PPSU) enggak? Untuk membayar gaji mereka, di APBD habiskan Rp 1,7 triliun sampai Rp 1,8 triliun," kata Basuki.

"Saya lebih ikhlas kasih uang itu kepada orang kecil yang kerja daripada uangnya dikasih ke kontraktor yang enggak angkut sampah di sungai, tapi habisin uang Rp 1,2 triliun. Dulu, sungai-sungai di Jakarta penuh semua sama sampah. Sekarang lihat, enggak ada sampah kan di sungai," kata Basuki.

Donny sebelumnya mengkritik habis-habisan anggaran DKI yang banyak dialokasikan pada belanja pegawai. Menurut Donny, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. [Baca: Dirjen Kemendagri: Gaji Lurah DKI Rp 44 Juta, Camat Rp 33 Juta, Mendagri Rp 14 Juta]

"Gaji lurah DKI Rp 44 juta, camat Rp 33 juta. Mendagri Rp 19 juta. Dirjennya saja berapa? Rp 14 juta. Pertanyaannya, bolehkah siklus fiskal digunakan sebesar-besarnya untuk pegawai?" ujar Donny.