Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Pejabat Pemprov DKI, Rapat KUAPPAS Batal Digelar

Kompas.com - 24/08/2015, 18:11 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2016 pada Senin (24/8/2015) batal terlaksana.

Sebab, sebagian besar pejabat Pemerintah Provinsi DKI yang menjadi anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak hadir. Dalam acara yang digelar di Gedung DPRD itu, anggota TAPD yang terlihat hadir hanya Kepala Inspektorat Lasro Marbun.

Namun, tidak demikian dengan Sekretaris Daerah Saefullah, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Tuti Kusumawati, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono.

Pada kesempatan itu, Lasro menjelaskan alasan ketidakhadiran anggota TAPD lainnya, yakni pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

"Mohon izin kepada forum rapat, karena kami tidak dapat mendelegasikan tuga. Saya sendiri tidak berwenang memberikan keterangan sebagai perwakilan eksekutif," kata Lasro.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) Prasetio Edi Marsudi. Sebelum memutuskan menjadwalkan ulang rapat, Pras sempat meminta persetujuan terlebih dahulu kepada para anggota Banggar lainnya.

Menurut Pras, rapat tidak mungkin dilanjutkan karena anggota anggota TAPD tidak lengkap. tidak mungkin untuk melanjutkan rapat tanpa kehadiran para anggota TAPD secara lengkap. Pernyataannya ini dapat dimaklumi oleh rekan-rekannya.

"Saya tidak mau juga bermain mata dengan eksekutif, begitu juga dengan eksekutif. Jadi, detail program harus masuk ke pembahasan. Pokoknya (pembahasan KUAPPAS) harus sedetail-detailnya," ujar dia.

Berdasarkan draf KUAPPAS yang diberikan oleh Pemprov DKI, besaran APBD 2016 yang diusulkan mencapai Rp 73,08 triliun. Pemprov DKI menargetkan pengesahan APBD 2016 sudah bisa dilaksanakan pada November 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com