Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reses Kedua, Anggota DPRD Dibekali Rp 61 Juta untuk Bertemu Konstituen

Kompas.com - 01/09/2015, 09:12 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI sudah memasuki jadwal reses yang dimulai sejak kemarin dan akan berakhir pada 7 September mendatang. Sekretaris DPRD DKI Sotar Harahap mengatakan bahwa masing-masing anggota DPRD bisa menggunakan anggaran maksimal Rp 61 juta untuk semua kegiatan resesnya.

"Satu orang sebenarnya Rp 64 juta, tetapi dipotong dengan pajak-pajak, jadi Rp 61 juta sampai dengan tanggal 7 September itu," ujar Sotar di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).

Sotar mengatakan, setiap reses, anggota DPRD DKI diwajibkan membuat laporan keuangannya. Sistem penggunaan uang reses tersebut juga tidak diberikan langsung dalam bentuk tunai, melainkan dengan sistem transfer kepada pihak terkait.

Jika ingin menggunakan uang reses tersebut, anggota Dewan bisa langsung menghubungi Sotar. Sotar mengatakan, uang reses ini biasanya digunakan untuk membeli makanan pada kegiatan yang dilaksanakan anggota DPRD. Selain itu, biasanya juga digunakan untuk menyewa sound system dan juga keperluan lainnya.

Sotar mengatakan tidak mempermasalahkan jika seandainya anggota Dewan merasa cukup melakukan reses selama tiga hari saja. Uang reses yang akan dikeluarkan ideal dengan hari yang digunakan Dewan untuk reses.

Sotar juga menjelaskan, sampai saat ini, belum ada anggota Dewan yang melapor kepadanya bahwa tidak mengambil reses. Jadi, sampai saat ini, semua anggota Dewan tercatat akan melakukan reses.

"Sampai saat ini, belum ada yang mengatakan tidak, jadi sepertinya reses semua," ujar dia.

Reses ini merupakan reses kedua yang dilakukan anggota DPRD DKI. Sebelumnya, anggota DPRD DKI juga sudah melakukan reses pada Mei lalu.

Pada saat itu, beberapa aspirasi yang ditampung anggota Dewan dari reses cukup banyak. Hasil reses yang dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan, kebersihan dan lingkungan hidup, dan bidang kesejahteraan rakyat yang mencakup bidang pendidikan dan kesehatan itu, telah dibacakan dalam rapat paripurna, bulan Mei lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com