Peringatan dari Ahok Tak Mempan Cegah Pungutan Parkir di Gedung DPRD

Pengamatan Kompas.com sekitar pukul 16.00, para pengguna jasa parkir sepeda motor masih menyetorkan uang kepada para juru parkir di pintu keluar. Mereka kebanyakan adalah para pegawai negeri sipil (PNS) yang baru pulang kerja.

Sejumlah pengguna jasa parkir mengaku tidak tahu bahwa sebenarnya fasilitas parkir yang ada di tempat tersebut disediakan secara gratis. Hal itulah yang membuat mereka memberikan uang Rp 2.000 kepada pengguna jasa parkir.

Namun, ada pula pengguna parkir yang sebenarnya tahu, tetapi sengaja memberikan uang kepada juru parkir sebagai bentuk terima kasih. "Hitung-hitung terima kasih karena mereka sudah jagain motor saya," ujar Andi. Para juru parkir terlihat enggan berkomentar mengenai tindakan mereka itu.

Gedung DPRD DKI memiliki tiga lantai parkir yang terletak di lantai bawah gedung (basement). Dua diperuntukkan untuk mobil, sedangkan satu untuk motor.

Di bagian lantai yang diperuntukkan untuk motor inilah marak dengan keberadaan juru parkir. Mereka biasanya berjaga di pintu keluar.

Setiap pengguna jasa parkir, baik pegawai negeri sipil maupun pengunjung biasanya dikenakan uang Rp 2.000 di pintu keluar. (Baca: Ini Alasan Sekretariat DPRD DKI Rekrut Juru Parkir)

Sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menyebut fasilitas parkir di Gedung DPRD sebenarnya gratis. Akan tetapi, ia menyebut ada PNS yang mengkoordinir para juru parkir untuk melakukan pungutan kepada pengguna jasa parkir. (Baca: Ahok: Parkir Liar di DPRD Dikelola PNS DKI)

Kepala Biro Umum Agustino Darmawan menyebut PNS yang mengkoordinir para juru parkir liar di Gedung DPRD DKI Jakarta diketahui bernama Ciptoyo. Ia merupakan PNS yang berdinas di Sekretariat DPRD.

Atasan Ciptoyo, yakni Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Suryono mengakui Ciptoyo merupakan orang yang merekrut dan mengkoordinir para juru parkir.

Namun, ia membantah bawahannya itu memerima setoran. Suryono mengatakan hasil pungutan kepada pengguna jasa parkir diakui hanya dibagi-bagikan ke sesama para juru parkir. (Baca: Ini Alasan Sekretariat DPRD DKI Rekrut Juru Parkir)

Hal itu sebagai kompensasi karena para juru parkir tidak mendapatkan gaji dari Sekretariat DPRD.