Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bestari: Anggota Dewan Sudah Terbiasa dengan Pelayanan Pak Sotar

Kompas.com - 03/09/2015, 12:02 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat Bestari Barus menilai dicopotnya Sotar Harahap sebagai Sekretaris Dewan merupakan kewenangan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Meskipun demikian, Bestari menyarankan agar jangan terlalu sering mengganti sekretaris dewan karena akan mengganggu stabilitas kerja anggota DPRD. "Sebaiknya Gubernur jangan terlalu sering gonta-ganti pejabat. Karena bisa ganggu konsentrasi anggota dewan karena kita sudah terbiasa dengan pelayanan Pak Sotar," ujar Bestari di gedung DPRD DKI, Kamis (3/9/2015).

Bestari juga mengingatkan Ahok agar melakukan mutasi pejabat dengan objektif dan dengan alasan yang rasional. Jika memang jabatan sekretaris dewan saat ini harus diganti, Bestari menyarankan yang menggantikan Sotar harus pegawai Kesekretariatan Dewan juga.

Hal itu agar pengganti Sotar tidak perlu belajar terlalu lama dan bisa cepat menyesuaikan diri dengan kinerja anggota Dewan. "Jadi supaya tidak usah lama lagi belajarnya," ujar Bestari. [Baca: Dicopot Ahok sebagai Sekretaris Dewan, Sotar Pasrah]

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan bakal merombak beberapa pejabat eselon II, Jumat (4/9/2015) besok. Selain melantik pejabat pengganti Haris Pindratno (mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI), Basuki juga bakal mengganti dua pejabat eselon II lainnya.

"Salah satunya Sekwan (Sekretaris Dewan DPRD DKI Ahmad Sotar Harahap). Kami lagi evaluasi siapa bisa gantikan Sekwan," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (3/9/2015). [Baca: Ahok Copot Sotar dari Jabatan Sekretaris Dewan]

Menurut Basuki, banyak faktor yang membuatnya kecewa terhadap kinerja Sotar. Dia mengaku kecewa karena tidak diberi salinan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan DKI tahun 2014 pada sidang paripurna, Senin (6/7/2015) lalu. Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya, laporan BPK dilaporkan kepada kepala daerah saat sidang paripurna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com