Steve mengatakan, semua partai politik pasti sepakat untuk mengusung orang yang bersih dan antikorupsi untuk DKI. Akan tetapi, hal yang juga perlu dilihat adalah kemampuan pemimpin tersebut untuk membangun daerah.
"Masyarakat kan bayar pajak, pajak itu pulang ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Hak masyarakat harus dikembalikan pemerintah," ujar Steve.
"Kalau hanya memperjuangkan antikorupsi, jadi pimpinan KPK saja. Fungsi kepala daerah kan membangun daerah dan menciptakan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel," tambah dia.
Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, kata Steve, sebenarnya merupakan pemimpin yang baik. Semangat antikorupsi Basuki dihargai olehnya. Akan tetapi, Steve mengingatkan agar Basuki juga harus mendongkrak kemampuannya dalam membangun Jakarta. Sebab, penyerapan DKI sampai sejauh ini masih rendah.
Untuk diketahui, realisasi pendapatan daerah tahun 2014 tidak memenuhi target, yaitu hanya sebesar Rp 43,82 triliun atau 67,38 persen. Padahal, target awalnya adalah Rp 65,04 triliun. Sementara realisasi belanja daerah juga tidak mencapai target. Untuk belanja tidak langsung, realisasinya sebesar Rp 12,63 triliun dari anggaran sebesar Rp 17,12 triliun.
Untuk belanja langsung, realisasinya sebesar Rp 25,16 triliun dari anggaran sebesar Rp 46,52 triliun. Untuk realisasi pembiayaan daerah, ada sebesar Rp 7,59 triliun yang berasal dari sisa lebih perhitungan APBD tahun 2013. Kemudian, ada pula pembiayaan daerah sebesar Rp 4,45 triliun yang digunakan untuk penyertaan modal kepada PT Bank DKI, PT Jakarta Propetindo, PT Transportasi Jakarta, dan PT MRT.