"Penyerapan DKI terendah kita sesalkan juga ya. Ahok dan SKPD harus mencari sebab yang paling substansial mengenai ini," ujar Sani (sapaan Triwisaksana) di Gedung DPRD DKI, Selasa (6/10/2015).
Sani berpendapat bahwa penyebab substansial rendahnya serapan salah satunya adalah sistem rotasi pejabat yang diterapkan Ahok. Sebenarnya, kata Sani, rotasi semacam itu baik dan bisa mengefisiensi kinerja.
Akan tetapi, jika dilakukan terlampau sering, hal itu bisa berdampak kepada penyerapan anggaran. Pejabat DKI yang seharusnya dibiarkan mengatur strategi penyerapan berpotensi diganti sebelum pekerjaannya selesai.
Kemudian, mereka harus melanjutkan pekerjaan baru dengan strategi baru di SKPD lain. "Kalau rotasi berdampak kepada penyerapan anggaran, ujung-ujungnya jadi enggak bagus dong," ujar dia. (Baca: Penyerapan Anggaran DKI Terendah di Indonesia, Ahok Salahkan Kemendagri)
Memang, DKI Jakarta sebagai ibu kota diuntungkan dengan adanya program pembangunan, seperti MRT dan LRT, di Jakarta. Karena itu, meski penyerapan rendah, pembangunan tampak terus berjalan. (Baca: Naik Pitam, Ahok Tuding Kemendagri Hambat APBD-P 2015 sejak Agustus)
Akan tetapi, Sani mengingatkan bahwa sebagian besar anggaran yang digunakan DKI adalah untuk belanja pegawai.
Dia mengatakan, perlu ada peningkatan pembangunan untuk membuat penyerapan lebih baik. "Seperti MRT kan dibiayai oleh Jepang, LRT juga dari pusat. Sebagian besar anggaran DKI itu hanya dipakai gaji dan tunjangan," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.