Ahok: Pemakaian Anggaran Tidak Ada Hubungannya dengan Gonta-ganti Pejabat

Ahok menegaskan, bongkar pasang pejabat yang dilakukannya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dia menyatakan, bongkar pasang pejabat di jajaran pemerintahannya karena pejabat yang lama tidak bisa melakukan serapan anggaran dengan baik.

"Enggak ada hubungannya dengan ganti pejabat. Pemakaian anggaran, tidak ada hubungannya dengan gonta-ganti pejabat. Justru, kita ganti pejabat karena pejabat yang lama enggak bisa nyerap anggaran," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (7/10/2015) malam.

Ia juga membantah pernyataan dari Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dodi Ryatmadji, yang menyebutkan program Pemprov DKI berantakan. Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, kalau program sudah masuk ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPS), tinggal eksekusi, dan tidak mengganggu program yang akan dijalankan.

"Kalau sudah KUA PPS dan sudah APBD, bukan konsep lagi, tinggal eksekusi, jadi (APBD tidak terserap) bukan karena gonta-ganti pejabat. Orang pejabatnya enggak becus. Yang enggak diganti aja enggak becus, kok," ujar pria berusia 49 tahun ini.

Sebelumnya, Kemendagri melalui Kapuspen, Dodi Ryatmadji, mengatakan, gonta-ganti pejabat yang kerap kali dilakukan Ahok membuat penyerapan rendah.

"DKI gonta-ganti pejabat berapa kali, maka sangat logis penyerapannya rendah. Belanja paling gede tetapi modelnya kayak gitu," kata Kapuspen Kemendagri Dodi Ryatmadji di kantor Kemendagri, Rabu (7/10/2015).

Sejak menjabat sebagai DKI-1, Ahok melakukan demosi (menstafkan) ratusan pejabat struktural Pemprov DKI, dari eselon II, III dan IV. Perombakan yang pertama dilakukan Ahok pada 2 Januari 2015, ribuan pejabat distafkan oleh mantan politisi Gerindra ini. (Dennis Destryawan)