Ketua DPRD Mengaku Tak Ada Koordinasi Ahok soal Kunjungan ke Singapura

Prasetio mengaku tidak mengetahui apapun mengenai hal tersebut. Apalagi soal rencana Basuki yang mencari investor di negeri singa putih itu.

Prasetio kembali mengingatkan pentingnya koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif.

"Ya sebetulnya juga kan dia harus berkoordinasi dengan DPRD, karena kan bukan apa-apa, di pemerintahan ini kan ada legislatif ada eksekutif," kata Pras.

"Ya sudah, saya enggak bisa kasih komentar apa-apa, ya semoga dia dapat apa yang diinginkanlah," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (20/10/2015).

Mengenai nilai Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dipotong hingga Rp 10 triliun, Prasetio menjelaskan bahwa DPRD DKI tak berniat menghambat.

Menurut dia, anggaran kegiatan yang dicoret Badan Anggaran DPRD bukan kegiatan strategis yang masuk dalam Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Prasetio menyebut anggaran yang pangkas merupakan anggaran kegiatan yang sifatnya hanya pemborosan.

Menurut Prasetio, Ahok seringkali tidak tahu anggaran pemborosan itu muncul dalam KUA-PPAS 2016.

"Kemungkinan dengan item pemborosan yang begitu banyak, Gubernur pun belum tentu tahu."

"Ya, fungsi kita ini harus jalan untuk mengawasi kan? Maka setelah kita rapatkan di banggar, Alhamdulillah terpotong banyak," ujar Prasetio.

Sebelumnya, Ahok mengaku tak mempermasalahkan turunnya nilai KUA-PPAS 2016. DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyepakati besaran KUA-PPAS 2016 sebesar 62,5 triliun. Jumlah tersebut meleset dari target awal, Rp 73,08 triliun.