Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Riuh Rendah Keberadaan Go-Jek...

Kompas.com - 03/11/2015, 06:52 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan ojek berbasis aplikasi, Go-Jek, kini kembali menemui polemik. Bukan lagi antar-ojek berbasis aplikasi dan pangkalan, polemik tersebut justru di dalam tubuh perusahaan ber-tagline "Karya Anak Bangsa" itu.

Manajemen menghadapi protes dari pengemudi terkait pembagian tarif. Pengemudi Go-Jek merasa pendapatannya dipotong dengan kebijakan baru dari manajemen.

Merintis

Berdiri sejak tahun 2011, perusahaan yang diprakarsai jebolan Harvard University, Nadiem Makarim, lebih dulu mengandalkan layanan pesan antar barang. Sistem pesannya pun belum berbentuk aplikasi, melainkan via telepon.

"Sekarang jasa yang paling banyak digunakan adalah kurir. Pengguna mengirim barang pakai Go-Jek," kata CEO PT Go-Jek Indonesia Nadiem Makarim dalam acara jumpa pers di bilangan SCBD Sudirman, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Baru belakangan pada tahun awal tahun, tepatnya Januari 2015, Go-Jek meluncurkan aplikasi mobile sebagai sistem pemesanannya pada Android dan iOS.

Dengan jaket kebanggan berwarna hijau, pengemudi Go-Jek pun mulai banyak lalu lalang di Jakarta. Go-Jek mendapat apresiasi.

Di Jakarta, inovasi Go-Jek diacungi jempol oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bahkan, mantan Bupati Belitung Timur ini hendak menggabungkan Go-Jek dengan sistem transportasi di Ibu Kota, seperti transjakarta.

"Ojek itu salah satu feeder yang baik, cuma jangan sampai masuk ke tengah kota," ujar Basuki.

Satu bulan setelah peluncuran, aplikasi Go-Jek diunduh sebanyak 50.000 kali. Selain itu, pengemudinya pun sudah mencapai 2.000 orang dan tersebar di Jabodetabek. Jasa transportasi tersebut juga melebarkankan sayap ke Bandung dan Bali.

Buka suara

Nadiem baru angkat suara tentang sistem penggajian di Go-Jek setelah satu bulan peluncuran aplikasi. Saat itu, Nadiem menyebut para pengemudi Go-Jek tidak digaji, tetapi memperoleh uang dari pelanggan.

Tarif Go-Jek sudah ditentukan, yakni Rp 4.000 per kilometer dengan jumlah minimal pembayaran sebesar Rp 25.000.

Bagi Nadiem, jumlah tersebut menguntungkan dengan pembagian 80 persen pengemudi dan 20 persen untuk manajemen Go-Jek.

Pengemudi Go-Jek juga tak luput dari penilaian. Dalam aplikasi, Nadiem menyediakan sistem penilaian dengan memberikan rating 1-5 bintang.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com