Diperkirakan Ada Calon Independen, KPUD DKI Butuh Dana Lebih Besar

Sebab, verifikasi KTP sebanyak 1 juta bukan hal yang mudah dan murah.

"Asumsinya ada 3 calon independen. Calon independen itu perlu anggaran besar karena harus diverifikasi KTP per KTP sejumlah dukungan," kata Sumarno di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (3/12/2015).

"Misalnya Pak Ahok mau menyerahkan 1 juta, berarti kalau tiga orang, jadi tiga juta. Kita harus verifikasi dengan teliti."

Akhirnya, anggaran yang diajukan untuk Pilkada DKI 2017 meningkat 2 kali lipat yaitu sebesar Rp 498 miliar untuk 2 putaran.

Sumarno mengatakan, anggaran sudah harus diusulkan dalam asumsi kondisi 2 putaran. Sebab, Pilkada di DKI berbeda dengan provinsi lain.

Pemenang Pilkada harus memperoleh suara dukungan sebanyak 50 persen lebih.

"Kalau ada calon yang memperoleh 1 putaran ya bisa. Kalau tidak kan berarti harus 2 putaran," ujar Sumarno.

Semua itu akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016.

Anggaran tersebut meningkat 2 kali lipat dengan memperhitungkan potensi inflasi.

"Lalu di Pilkada serentak ada yang dibebankan kepada negara tekait biaya kampanye. Kalau alat peraga ditanggung KPU. Sosialisasi calon, debat publik, pencetakan baliho, poster, leaflet itu oleh KPU juga," ujar dia.

Sumarno mengatakan, anggaran tersebut disusun dengan asumsi ada 7 pasangan calon.

Jika pasangan calon yang muncul lebih sedikit, maka anggaran yang digunakan juga bisa lebih sedikit.

Untuk target pemilih di tahun 2017, KPUD menargetkan sebanyak 7,6 juta penduduk.